kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.936.000   -1.000   -0,05%
  • USD/IDR 16.390   -20,00   -0,12%
  • IDX 6.935   -34,09   -0,49%
  • KOMPAS100 1.003   -8,24   -0,81%
  • LQ45 769   -5,72   -0,74%
  • ISSI 226   -1,19   -0,52%
  • IDX30 399   -2,50   -0,62%
  • IDXHIDIV20 469   -2,74   -0,58%
  • IDX80 113   -0,98   -0,86%
  • IDXV30 116   -0,49   -0,42%
  • IDXQ30 129   -0,62   -0,48%

Rencana Merger Grab-GoTo Terkendala Regulasi Indonesia, Kesepakatan Masih Belum Jelas


Jumat, 20 Juni 2025 / 10:45 WIB
Rencana Merger Grab-GoTo Terkendala Regulasi Indonesia, Kesepakatan Masih Belum Jelas
ILUSTRASI. JAKARTA,28/03-TARIF OJOL NAIK. Pengemudi Ojeg Online (Ojol) sedang melayani dan menunggu penumpang di Jakarta, Kamis (28/03). Kemenhub membuat kisaran tarif ojol bagi area Jabodetabek tanpa potongan (nett) dengan batas bawah Rp 2.000/km dan batas atas Rp 2.500/km. KONTAN/Fransiskus Simbolon/28/03/2019


Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA/SINGAPURA. Rencana Grab Holdings Ltd asal Singapura untuk mengakuisisi perusahaan teknologi Indonesia, GoTo Gojek Tokopedia Tbk, menghadapi hambatan dari sisi regulasi di Indonesia. 

Tiga sumber yang mengetahui pembahasan tersebut menyebutkan bahwa kendala ini membuat prospek kesepakatan menjadi tidak jelas.

Reuters melaporkan pada Mei lalu bahwa Grab, yang tercatat di bursa Nasdaq, ingin menyelesaikan akuisisi terhadap GoTo yang merupakan pesaing lebih kecil pada kuartal kedua tahun ini.

Grab juga telah menyewa penasihat untuk mengurus proses akuisisi tersebut. Kesepakatan ini diperkirakan akan menilai GoTo sekitar US$ 7 miliar.

Baca Juga: Rencana Merger Grab-GoTo Picu Kekhawatiran Pengemudi

Namun, ketiga sumber tersebut mengatakan bahwa saat ini kedua perusahaan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan, menyusul usulan beberapa syarat tambahan dari pemerintah Indonesia agar rencana merger dapat terlaksana.

Dua dari sumber tersebut menyatakan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi dampak potensi merger terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan persaingan pasar di Indonesia, yang merupakan ekonomi terbesar dan terpadat di Asia Tenggara. 

Pada Mei lalu, ratusan pengemudi dan penumpang taksi daring menggelar unjuk rasa di sejumlah kota besar di Indonesia. 

Mereka memprotes rendahnya upah dan menolak rencana penggabungan Grab-GoTo, karena khawatir akan terbentuknya monopoli yang bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan peningkatan harga bagi konsumen.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa pemerintah juga menginginkan entitas hasil penggabungan memberikan lebih banyak manfaat, termasuk insentif dan bonus yang lebih baik bagi pengemudi dan penumpang. Sumber ini menolak disebutkan namanya karena pembahasan masih bersifat rahasia.

Baca Juga: Urgensi Rencana Merger Grab-Goto Dipertanyakan

Pekan lalu, Grab menyatakan bahwa perusahaan tetap pada pernyataan sebelumnya, yaitu tidak sedang terlibat dalam diskusi apa pun mengenai transaksi potensial dengan GoTo dan belum menandatangani perjanjian definitif apa pun.

Di sisi lain, Grab juga diketahui telah menghimpun dana sebesar US$ 1,5 miliar melalui penerbitan obligasi konversi. Akuisisi disebut sebagai salah satu tujuan penggunaan dana tersebut.

GoTo, yang saat ini memiliki valuasi pasar sebesar US$ 4,4 miliar, menyatakan kepada Reuters bahwa belum ada kesepakatan dengan pihak mana pun terkait transaksi potensial. Pernyataan ini merujuk pada pengungkapan mereka sebelumnya kepada otoritas pasar modal.

Kementerian Perhubungan Indonesia menolak memberikan komentar mengenai rencana merger tersebut.

Berdasarkan laporan tahunan 2024, GoTo dimiliki oleh investor asing sebesar 73,90%, termasuk SoftBank Group dan Taobao China Holding, unit dari Alibaba Group. 

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Harus Turun Tangan Perihal Rumor Merger Grab-GoTo

Sisanya dimiliki oleh investor dalam negeri. SVF GT Subco (Singapore) Pte Ltd milik SoftBank dan Taobao masing-masing tercatat memegang 7,65% dan 7,43% saham GoTo.

Menanggapi isu potensi merger antara Grab dan GoTo, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kepada Reuters bahwa pemerintah menginginkan kepemilikan mayoritas GoTo berada di tangan pihak Indonesia. 

Dasco, yang juga merupakan anggota senior partai penguasa Presiden Prabowo Subianto, tidak menjelaskan bagaimana hal tersebut akan diwujudkan. Ia juga tidak merinci persyaratan spesifik yang diminta pemerintah untuk penggabungan tersebut.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang lembaganya membawahi isu ketenagakerjaan, mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki informasi mengenai syarat-syarat apa pun yang telah ditetapkan pemerintah terkait rencana merger ini.

Baca Juga: Ini Penyebab Rencana Merger Grab dengan GoTo Hidup Kembali

Jika merger terjadi, maka hal ini berpotensi membantu kedua perusahaan yang sejak penawaran saham perdana (IPO) masing-masing terus mencatatkan kerugian bersih tahunan. 

Data LSEG menunjukkan bahwa penggabungan dapat menjadi langkah efisiensi dengan mengoptimalkan operasional perusahaan. Saat ini, kapitalisasi pasar Grab tercatat sekitar US$ 19 miliar, atau hanya setengah dari nilai US$ 40 miliar saat pertama kali mencatatkan sahamnya melalui merger dengan perusahaan cek kosong pada Desember 2021.

Selanjutnya: Pengadilan Banding AS Izinkan Trump Pertahankan Kendali Garda Nasional California

Menarik Dibaca: BMKG: Cuaca Hujan Lebat Masih Berpotensi Terjadi hingga Akhir Juni 2025




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×