kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,78   17,32   1.92%
  • EMAS953.000 0,00%
  • RD.SAHAM 1.12%
  • RD.CAMPURAN 0.52%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Respons klaim Anwar Ibrahim, ini kata PM Muhyiddin


Rabu, 23 September 2020 / 17:27 WIB
Respons klaim Anwar Ibrahim, ini kata PM Muhyiddin
ILUSTRASI. Malaysia's Prime Minister Muhyiddin Yassin gestures after his cabinet announcement in Putrajaya, Malaysia March 9, 2020. REUTERS/Lim Huey Teng


Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  KUALA LUMPUR. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akhirnya angkat bicara menanggapi klaim pemerintahannya telah jatuh oleh Anwar Ibrahim.

Melalui pernyataan tertulis yang dirilis Kantor Perdana Menteri, Rabu sore (23/9/2020), Muhyiddin menegaskan dia masih menjabat sebagai PM Malaysia yang sah.

Muhyiddin meminta pemimpin oposisi Anwar Ibrahim membuktikan klaim bahwa dia telah mengamankan mayoritas parlemen yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru.

“Hingga klaim terbukti, pemerintahan Perikatan Nasional tetap berdiri teguh.” bunyi pernyataan Muhyiddin.

Baca Juga: Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim sesumbar akan membentuk pemerintahan baru

Perdana menteri 73 tahun itu juga meminta rakyat "Negeri Jiran” agar tenang menghadapi kemelut politik terbaru ini. Muhyiddin memastikan proses politik akan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang Malaysia.

Konfirmasi pertemuan Raja Malaysia dan Anwar Ibrahim

Dalam waktu bersamaan Istana Negara, kediaman resmi Raja Malaysia, merilis pernyataan mengkonfirmasi klaim Anwar bahwa dia telah menjadwalkan pertemuan dengan Yang Dipertuan Agong Raja Abdullah.

Pernyataan itu menyebut audiensi Anwar dengan Agong awalnya dijadwalkan pada hari Selasa kemarin. Namun pertemuan ditangguhkan karena Sultan Abdullah harus menjalani perawatan di Institusi Jantung Negara.

Tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai kapankah pertemuan akan dijadwal ulang.

Baca Juga: Tanggapi klaim Anwar Ibrahim, Mahathir: Saya 'wait and see'

Sultan Abdullah memiliki hak prerogatif untuk menentukan apakah dia akan meminta Anwar membentuk pemerintahan baru atau membubarkan parlemen untuk pemilu dini.

Jika Anwar memiliki mayoritas besar seperti yang diklaimnya, pembentukan pemerintahan baru jauh lebih memungkinkan dibanding menggelar pemilu di tengah pandemi Covid-19.




TERBARU
Corporate Valuation Model Managing Procurement Economies of Scale Batch 5

[X]
×