Ribuan Pegawai Federal Mundur, Pemerintahan Trump Kurangi Rencana PHK Massal

Selasa, 15 Juli 2025 / 07:47 WIB

ILUSTRASI. Pada Februari, Trump memerintahkan seluruh instansi menyusun peta jalan PHK massal. REUTERS/Carlos Barria

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk mengurangi rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai federal, setelah lebih dari 260.000 pegawai memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela atau pensiun dini demi menghindari pemberhentian paksa.

Keputusan ini diumumkan oleh Noah Peters, penasihat senior di Kantor Manajemen Personalia (Office of Personnel Management/OPM), melalui pernyataan resmi yang diajukan ke pengadilan federal pada Senin (14/7).

“Beberapa instansi kini tidak berencana melanjutkan PHK,” ujar Peters, seraya menambahkan bahwa insentif keuangan berupa pesangon dan skema pensiun dini yang ditawarkan sejak awal tahun telah memicu "attrition alami" dalam jumlah besar.

Meski tidak merinci instansi mana saja yang membatalkan rencana pemangkasan pegawai, Peters mengindikasikan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian besar di tengah restrukturisasi birokrasi skala nasional.

Kampanye Efisiensi dan Gugatan Hukum

Setibanya di Gedung Putih awal Januari 2025, Presiden Trump meluncurkan program reformasi besar-besaran terhadap 2,3 juta pegawai sipil federal.

Kampanye ini dipimpin oleh Elon Musk melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru dibentuk.

Hanya dalam 100 hari pertama, sekitar 260.000 pegawai federal setara lebih dari 10% dari total tenaga kerja pemerintah telah diberhentikan, mengundurkan diri, atau pensiun dini, menurut data internal yang dikumpulkan Reuters.

Pada Februari, Trump memerintahkan seluruh instansi menyusun peta jalan PHK massal.

Namun kebijakan itu memicu gugatan hukum dari serikat pekerja pegawai negeri, yang menilai pemerintah melanggar wewenang legislatif karena tidak melibatkan Kongres.

Pada Mei, Hakim Distrik Susan Illston di San Francisco memerintahkan penghentian sementara eksekusi rencana PHK, namun Mahkamah Agung AS membatalkan keputusan itu pada 9 Juli lalu.

Putusan tersebut membuka jalan bagi 19 instansi federal, termasuk Departemen Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri, untuk melanjutkan pemangkasan tenaga kerja secara besar-besaran.

Penyesuaian Skala Pengurangan

Salah satu contoh penyesuaian adalah di Departemen Urusan Veteran, yang semula berencana mengurangi 80.000 pegawai, namun kini hanya akan memangkas sekitar 30.000 orang.

Keputusan untuk memperkecil skala PHK menunjukkan adanya realisasi dari pemerintah bahwa gelombang eksodus sukarela pegawai ternyata telah memenuhi target efisiensi awal, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pemangkasan agresif.

Meski demikian, kebijakan reformasi birokrasi Trump tetap menimbulkan ketidakpastian di kalangan pegawai sipil, terutama karena belum ada kejelasan apakah gelombang kedua PHK akan dilakukan usai masa tenggang pengadilan.