Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Puluhan ribu pegawai pemerintah Amerika Serikat (AS) memilih mengundurkan diri daripada menunggu ketidakpastian dan ancaman pemecatan massal yang dilontarkan pemerintahan Presiden Donald Trump, menurut serikat pekerja, pakar tata kelola, dan karyawan yang terdampak.
Sejak menjabat, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memangkas ukuran dan biaya birokrasi pemerintah secara drastis.
Namun, empat bulan kemudian, gelombang PHK besar-besaran di lembaga-lembaga utama belum terwujud secara nyata. Proses hukum juga turut memperlambat upaya tersebut.
Baca Juga: Staf Trump Bongkar Peran Besar Elon Musk di Gedung Putih Usai Tinggalkan DOGE!
Sebagian besar dari sekitar 260.000 pegawai sipil yang telah atau akan meninggalkan pekerjaannya hingga akhir September, memilih menerima tawaran pesangon atau insentif pengunduran diri lainnya.
Beberapa di antaranya mengaku tidak tahan dengan tekanan psikologis akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan berulang kali oleh pejabat pemerintahan Trump.
Melalui kombinasi ancaman, pesangon, dan program pensiun dini, pemerintahan Trump dan Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin miliarder teknologi Elon Musk berhasil memangkas hampir 12% dari total 2,3 juta pegawai sipil federal, menurut tinjauan Reuters terhadap data kepegawaian.
Gedung Putih belum memberikan komentar terkait laporan ini. Namun, Trump dan Musk telah berulang kali menyebut birokrasi federal sebagai struktur yang gemuk, tidak efisien, dan penuh pemborosan serta kecurangan.
Pemerintah menyatakan bahwa 75.000 pegawai telah mengambil tawaran pesangon pertama, namun belum mengungkap jumlah penerima tawaran kedua yang diberikan bulan lalu.
Skema tersebut memberikan gaji penuh dan tunjangan hingga 30 September, meski sebagian besar pegawai tidak diwajibkan bekerja selama periode itu.
Baca Juga: Elon Musk Angkat Kaki dari Pemerintahan Donald Trump, Bagaimana Nasib DOGE?
Sejumlah lembaga ditargetkan untuk pemangkasan besar, termasuk lebih dari 80.000 posisi di Departemen Urusan Veteran (VA) dan 10.000 di Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat (HHS).
Sejak Januari, banyak pegawai menyatakan hidup dalam ketakutan akan diberhentikan. Beberapa instansi secara rutin mengirim email berisi insentif pengunduran diri disertai peringatan bahwa mereka yang bertahan berisiko terkena PHK dalam gelombang berikutnya.
Perintah Trump untuk mengakhiri sistem kerja jarak jauh turut menyebabkan kantor menjadi sesak, sementara eksodus pegawai berpengalaman menimbulkan disfungsi di internal lembaga.
Menurut Don Moynihan, profesor di Ford School of Public Policy, Universitas Michigan, strategi pemerintahan Trump dan DOGE berhasil mematahkan perlawanan awal dari para pegawai negeri sipil tanpa harus menghadapi risiko hukum dari pemecatan langsung.
Baca Juga: Gelombang Protes Anti-Tesla Meluas, Elon Musk dan Kebijakan DOGE Terus Dikecam
