Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
Upaya itu termasuk pesan dalam tawaran pesangon pertama bahwa pegawai bekerja di posisi "berproduktivitas rendah", perintah dari Musk agar pegawai merinci lima pencapaian kerja setiap minggu, serta penugasan di luar keahlian.
“Tidak layak dikatakan ini pengunduran diri sukarela. Banyak yang merasa dipaksa keluar,” ujar Moynihan.
Charlotte Reynolds (58), analis pajak senior di IRS mengundurkan diri per 30 April setelah 33 tahun mengabdi. Awalnya ia menolak tawaran pesangon Januari, tetapi akhirnya menyerah pada tekanan.
“Mereka bilang kami tidak produktif, tidak berguna. Itu sangat menyakitkan setelah puluhan tahun saya mendedikasikan diri,” ujarnya, Selasa (20/5).
Kemarahan Serikat Pekerja
Presiden Serikat Pegawai Pemerintah Federal (AFGE), Everett Kelley, menyoroti pernyataan kepala anggaran Trump, Russ Vought, yang pada 2023 mengatakan bahwa pegawai pemerintah harus merasakan “trauma”.
“Kami ingin mereka bangun di pagi hari dan tidak ingin pergi bekerja,” ujar Vought dalam acara think tank Center for Renewing America.
“Trump memberi kekuasaan pada Musk dan tim DOGE-nya untuk melecehkan, menghina, dan menyebarkan kebohongan tentang pegawai federal serta memaksa puluhan ribu orang keluar dari pekerjaannya,” kata Kelley.
Baca Juga: 14 Negara Bagian AS Gugat Elon Musk! Kewenangan DOGE Dituding Melanggar Konstitusi
Vought belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Seorang pegawai Administrasi Jaminan Sosial (SSA), yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengaku menerima tawaran pesangon kedua karena tekanan psikologis terlalu berat.
Ia mengaku mengalami gangguan tidur, minum alkohol lebih sering, dan kurang berolahraga.
“Rasanya seperti hidup saya jungkir balik,” ujarnya.
Gugatan dan Perlawanan Hukum
Sejumlah gugatan hukum telah diajukan untuk menentang upaya pemecatan massal ini.
Dalam putusan besar pada 9 Mei, seorang hakim federal di California memutuskan larangan sementara terhadap PHK di 20 lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kesehatan, Keuangan, dan Urusan Veteran, serta memerintahkan pemulihan pegawai yang sudah diberhentikan.
Pemerintah tengah mengajukan banding atas putusan tersebut, yang menyatakan bahwa Trump tidak dapat melakukan restrukturisasi lembaga federal tanpa persetujuan Kongres.
Meski sejauh ini PHK massal belum benar-benar dilakukan, banyak pihak meyakini Trump akan terus mendorongnya jika hambatan hukum di tingkat banding dicabut.
