Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan dukungan penasihat utamanya Elon Musk, telah melakukan langkah drastis dalam memangkas birokrasi Amerika Serikat.
Pada Jumat lalu, lebih dari 9.500 pekerja federal dari berbagai departemen diberhentikan dalam upaya efisiensi anggaran dan reformasi administrasi. Gelombang pemecatan ini menjadi bagian dari strategi luas yang mencakup penghentian perekrutan, penghapusan perlindungan pegawai negeri sipil, dan pemangkasan anggaran di berbagai lembaga pemerintah.
Skala Pemecatan dan Lembaga yang Terkena Dampak
Pemecatan ini menargetkan pegawai dari beberapa departemen utama, termasuk:
-
Departemen Dalam Negeri (mengelola lahan federal)
-
Departemen Energi (termasuk Administrasi Keamanan Nuklir Nasional)
-
Departemen Urusan Veteran (melayani para veteran militer)
-
Departemen Pertanian
-
Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat
Baca Juga: Gelombang PHK Besar-besaran! Bank Terkemuka Ini Pangkas Ribuan Pekerja
Selain itu, sekitar 75.000 pegawai federal telah mengambil paket kompensasi sukarela sebagai bagian dari strategi pemangkasan yang lebih luas. Ini berarti bahwa total pegawai yang kehilangan pekerjaannya mencapai hampir 85.000 orang, setara dengan 3% dari keseluruhan tenaga kerja sipil federal yang berjumlah sekitar 2,3 juta orang.
Motivasi dan Alasan Pemangkasan Pegawai
Pemerintah beralasan bahwa langkah ini diperlukan untuk mengurangi pemborosan anggaran dan mengatasi defisit yang semakin membengkak. Dengan utang nasional mencapai US$36 triliun dan defisit tahunan sebesar US$1,8 triliun, Trump dan Musk menilai reformasi struktural sangat mendesak.
Elon Musk, melalui inisiatif yang disebut Department of Government Efficiency (DOGE), berusaha melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja lembaga pemerintah. Menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent, pendekatan ini menyerupai audit keuangan yang ketat guna menemukan praktik terbaik dan meningkatkan efisiensi.
Kritik dan Tantangan Hukum
Langkah-langkah pemecatan ini menimbulkan gelombang kritik, terutama dari Partai Demokrat di Kongres yang menilai bahwa Presiden Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengendalikan anggaran federal. Beberapa tantangan hukum yang muncul akibat pemangkasan ini antara lain:
-
Gugatan dari serikat pekerja yang menolak skema pemutusan hubungan kerja massal.
-
Perintah pengadilan yang menghalangi tim DOGE mengakses sistem pembayaran Departemen Keuangan.
-
Keputusan sementara pengadilan yang menghentikan pemecatan di Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Beberapa pemecatan juga telah dibatalkan, seperti di Departemen Energi, di mana 325 pegawai di Administrasi Keamanan Nuklir Nasional sempat dipecat, namun sebagian keputusan itu kemudian ditarik kembali untuk mempertahankan staf keamanan yang dianggap esensial.
Baca Juga: Tolak Gabung BRICS, Arab Saudi Justru Gelontorkan Investasi Rp9.800 Triliun ke AS
Dampak Sosial dan Ekonomi
Pemecatan massal ini membawa dampak yang luas, termasuk:
-
Gangguan layanan publik, seperti pengurangan tenaga di Layanan Kehutanan AS (3.400 pekerja) dan Layanan Taman Nasional (1.000 pekerja), yang dapat memperburuk pengelolaan bencana alam.
-
Ketidakpastian bagi keluarga pekerja yang terdampak, seperti yang dialami Nick Gioia, seorang veteran militer yang dipecat setelah bekerja 17 tahun di Departemen Pertahanan dan baru-baru ini bergabung dengan Departemen Pertanian.
-
Pengaruh terhadap perekonomian lokal, terutama di wilayah dengan tingkat ketergantungan tinggi pada pekerjaan federal.
