Sumber: Global Times | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - BEIJING. China berencana merevisi Undang-Undang (UU) Pertahanan Nasional di tengah perubahan besar dalam situasi dunia selama dua dekade terakhir. Salah satu poin perubahannya: ancaman terhadap kepentingan pembangunan menjadi pertimbangan untuk mobilisasi pertahanan.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan Nasional, China rilis di situs Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada Rabu (21/10) lalu, untuk menjaring pendapat dari masyarakat umum hingga 19 November nanti. Draf tersebut sudah melalui pembahasan sidang pleno Komite Tetap NPC.
Jenderal Wei Fenghe, Menteri Pertahanan China, kepada Beijing Youth Daily, mengatakan, Undang-Undang Pertahanan Nasional yang berlaku sejak 1997 tidak bisa sepenuhnya beradaptasi dengan misi dan persyaratan baru untuk pengembangan pertahanan nasional dan militer China.
"Situasi strategis dunia telah mengalami perubahan besar selama 20 tahun terakhir, seiring peningkatan persaingan strategis internasional, masalah keamanan global dan regional yang terus meningkat, konflik bersenjata dan peperangan regional tanpa henti, serta ketidakstabilan dan ketidakpastian yang semakin jelas di keamanan internasional," kata Wei seperti dikutip Global Times.
Baca Juga: Mengerikan! Pembom H-6N Angkatan Udara China bawa rudal hipersonik
Wei mencatat, China berada dalam periode kunci dari peluang strategis untuk pembangunan serta menghadapi ancaman dan tantangan keamanan yang lebih rumit.
Lindungi fasilitas di luar negeri
Untuk itu, RUU Pertahanan Nasional menyatakan, ketika kedaulatan, persatuan, integritas teritorial, kepentingan keamanan dan pembangunan China berada di bawah ancaman, Tiongkok bisa melakukan mobilisasi pertahanan nasional atau lokal. Kata "kepentingan pembangunan" adalah tambahan, di UU Pertahanan Nasional tidak tercantum.
Perubahan lainnya: China bisa menggunakan angkatan bersenjatanya untuk melindungi warga, organisasi, unit, dan fasilitas Tiongkok di luar negeri. Dengan demikian, melindungi kepentingan luar negeri China mengikuti aturan dasar hubungan internasional berdasarkan prinsip Piagam PBB.
Menurut Xu Guangyu, penasihat senior Asosiasi Pengendalian dan Pelucutan Senjata China, kepentingan pembangunan China terutama melibatkan dua aspek: domestik dan luar negeri.
Baca Juga: DF-17, rudal hipersonik China yang bisa mengelak dan bunuh kapal induk
