Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China saat ini tengah pusing tujuh keliling memikirkan penurunan tingkat populasinya.
Melansir Reuters, data resmi pemerintah menunjukkan, populasi China turun tahun lalu untuk pertama kalinya dalam enam dekade. Ini merupakan titik balik yang diperkirakan akan menandai dimulainya periode penurunan yang panjang.
Tahun lalu, China mencatat tingkat kelahiran terendah, yaitu 6,77 kelahiran per 1.000 orang.
Sebagian besar penurunan adalah hasil dari kebijakan "satu anak" yang diberlakukan antara tahun 1980 dan 2015. Selain itu, lonjakan biaya pendidikan membuat banyak orang China tidak mau memiliki lebih dari satu anak, atau bahkan memiliki anak sama sekali.
Hal inilah yang melatarbelakangi sejumlah pemerintah provinsi di China mengeluarkan jurus-jurus jitu untuk mengerek kembali angka kelahiran di wilayahnya.
Baca Juga: Sejumlah Provinsi China Beri Cuti Pernikahan Berbayar Selama 30 Hari, Ini Alasannya
Mengutip The New York Times, satu provinsi membuat langkah berani untuk mencoba membuat warganya : memiliki bayi sebanyak yang Anda inginkan, bahkan jika Anda belum menikah.
Prakarsa tersebut, yang mulai berlaku bulan ini, menunjukkan urgensi baru dari upaya China untuk memicu ledakan bayi setelah populasinya menyusut tahun lalu untuk pertama kalinya sejak kelaparan nasional pada 1960-an.
Upaya lain juga sedang dilakukan. Yakni, pejabat di beberapa kota mendesak mahasiswa untuk menyumbangkan sperma demi membantu memacu pertumbuhan populasi. Selain itu, ada rencana untuk memperluas cakupan asuransi nasional untuk perawatan kesuburan, termasuk I.V.F.
Tetapi langkah-langkah tersebut telah ditanggapi dengan gelombang skeptisisme publik, ejekan dan perdebatan. Mereka menyoroti tantangan yang dihadapi China saat berusaha mencegah penyusutan tenaga kerja yang dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Ini Bujuk Rayu China kepada Warganya Agar Mau Punya Anak Banyak
Banyak orang dewasa muda Tionghoa, yang lahir selama kebijakan satu anak yang kejam di Tiongkok, menolak bujukan pemerintah untuk memiliki bayi di negara yang termasuk negara termahal di dunia untuk membesarkan anak.
Bagi mereka, insentif semacam itu tidak banyak membantu mengatasi kecemasan tentang mendukung orang tua mereka yang lanjut usia dan mengelola biaya pendidikan, perumahan, dan perawatan kesehatan yang meningkat.
“Masalah mendasarnya bukan orang tidak bisa punya anak, tapi mereka tidak mampu,” kata Lu Yi, perawat berusia 26 tahun di Sichuan, provinsi yang baru-baru ini mencabut batas kelahiran.
Lu Yi menambahkan bahwa dia perlu mendapatkan setidaknya dua kali lipat gaji bulanannya saat ini sebesar 8.000 yuan, atau sekitar US$ 1.200, bahkan untuk mempertimbangkan memiliki anak.
Banyak negara di seluruh dunia — dari Jepang hingga Rusia hingga Swedia — telah menghadapi tantangan demografis yang sama, dan upaya mereka untuk memberi insentif kepada bayi baru dengan subsidi dan taktik lainnya hanya berdampak terbatas.
Tetapi populasi China telah menua lebih cepat dari negara lain. Kebijakan satu anak yang sering dipaksakan dengan keras, yang ditujukan untuk memperlambat pertumbuhan populasi, memicu penurunan tajam dalam kelahiran dan menyebabkan pergeseran generasi dalam sikap seputar ukuran keluarga.
Upaya Partai Komunis yang berkuasa untuk menaikkan tingkat kesuburan - dengan mengizinkan semua pasangan memiliki dua anak pada tahun 2016, kemudian tiga anak pada tahun 2021 - telah berjuang untuk mendapatkan daya tarik.
Kebijakan baru di Sichuan menarik perhatian luas karena pada dasarnya sama sekali mengabaikan batas kelahiran, menunjukkan bagaimana krisis demografi mendorong partai untuk perlahan-lahan melepaskan cengkeraman besinya atas hak-hak reproduksi warganya.
Baca Juga: Resesi Seks Melanda Jepang dan Korea, Apa Penyebabnya?
“Kebijakan dua anak gagal. Kebijakan tiga anak gagal,” kata Yi Fuxian, seorang peneliti di University of Wisconsin-Madison yang telah mempelajari tren populasi China. "Ini adalah langkah alami selanjutnya."
Sichuan, provinsi terbesar kelima di negara itu dengan 84 juta orang, mencabut semua batasan jumlah anak yang dapat didaftarkan penduduk ke pemerintah daerah, sebuah proses yang memenuhi syarat orang tua untuk cuti orang tua berbayar dan mengganti biaya rumah sakit.
Dalam kebijakan yang tidak biasa, itu juga termasuk pasangan yang belum terikat pernikahan. Sebelumnya hanya pasangan suami istri yang diperbolehkan mendaftarkan anak (dan hanya sampai tiga).
Di forum online, beberapa komentator memuji kebijakan ini sebagai langkah lama untuk melindungi ibu yang belum menikah. Yang lain mengeluhkan bahwa itu akan memberi insentif kepada laki-laki untuk memiliki bayi dengan gundik mereka, mengkritik kebijakan untuk membawa "anak haram" keluar dari bayang-bayang.
Di sebagian besar wilayah China, ibu tunggal tidak diberi tunjangan pemerintah yang ditawarkan kepada pasangan menikah. Hingga saat ini, beberapa provinsi bahkan memberlakukan denda bagi perempuan belum menikah yang melahirkan.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Tembus Rekor, Prospek Ekonomi China Semakin Gelap
Tetapi kekurangan bayi telah mendorong provinsi-provinsi seperti Sichuan untuk mulai secara legal mengakui anak-anak yang lahir dari ibu tunggal, bagian dari dorongan Partai Komunis menuju kebijakan kependudukan yang lebih “inklusif”.
Pembela hak-hak perempuan merayakan tren ini sebagai kemenangan bagi ibu yang tidak menikah. Namun, Zhang Meng, 47, seorang ibu tunggal di Shanghai, mengatakan China terlalu lamban dalam memperluas hak-hak keluarga nontradisional.
Zhang mengetahui dirinya hamil pada tahun 2016, segera setelah putus dengan pacarnya. Dia berusia 40 tahun saat itu dan memutuskan untuk menjaga bayinya, khawatir itu mungkin satu-satunya kesempatannya untuk memilikinya.
Setelah putranya lahir, permohonan cuti hamil berbayar dan penggantian tagihan medis - yang diberikan kepada pasangan menikah - ditolak.
Dia menggugat agen lokal untuk uang tersebut. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 2021, dia akhirnya menerima 70.000 yuan, sekitar US$ 10.200, dari pemerintah. Tapi kendala bagi perempuan seperti dia jauh melampaui kompensasi, katanya.
“Kekurangan banyak wanita, terutama ibu tunggal, bukanlah uang, tetapi perlindungan hak-hak mereka dan rasa hormat dari masyarakat,” kata Zhang.
Pembela hak-hak perempuan berpendapat bahwa upaya pemerintah untuk menaikkan tingkat kesuburan berisiko memperkuat diskriminasi terhadap perempuan.
