Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie, Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Tetapi kekurangan bayi telah mendorong provinsi-provinsi seperti Sichuan untuk mulai secara legal mengakui anak-anak yang lahir dari ibu tunggal, bagian dari dorongan Partai Komunis menuju kebijakan kependudukan yang lebih “inklusif”.
Pembela hak-hak perempuan merayakan tren ini sebagai kemenangan bagi ibu yang tidak menikah. Namun, Zhang Meng, 47, seorang ibu tunggal di Shanghai, mengatakan China terlalu lamban dalam memperluas hak-hak keluarga nontradisional.
Zhang mengetahui dirinya hamil pada tahun 2016, segera setelah putus dengan pacarnya. Dia berusia 40 tahun saat itu dan memutuskan untuk menjaga bayinya, khawatir itu mungkin satu-satunya kesempatannya untuk memilikinya.
Setelah putranya lahir, permohonan cuti hamil berbayar dan penggantian tagihan medis - yang diberikan kepada pasangan menikah - ditolak.
Dia menggugat agen lokal untuk uang tersebut. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 2021, dia akhirnya menerima 70.000 yuan, sekitar US$ 10.200, dari pemerintah. Tapi kendala bagi perempuan seperti dia jauh melampaui kompensasi, katanya.
“Kekurangan banyak wanita, terutama ibu tunggal, bukanlah uang, tetapi perlindungan hak-hak mereka dan rasa hormat dari masyarakat,” kata Zhang.
Pembela hak-hak perempuan berpendapat bahwa upaya pemerintah untuk menaikkan tingkat kesuburan berisiko memperkuat diskriminasi terhadap perempuan.
