Sumber: Al Jazeera,Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Seorang profesor yang mengkritik Presiden Xi Jinping terkait pandemi virus corona ditahan pihak berwenang China pada Senin (6/7/2020). Penyebabnya, sang profesor hukum yang bernama Xu Zhangrun itu dalam esainya menyebut Xi memerintah "secara tirani". Hal tersebut diungkapkan oleh teman-teman Xu, yang dikutip oleh kantor berita AFP.
Xu termasuk segelintir akademisi China yang berani mengkritik pemerintah secara lantang. Ia dibekuk di rumahnya di pinggiran Beijing. Penahanan dilakukan oleh lebih dari 20 orang, kata salah satu temannya yang enggan disebut namanya.
Xu menerbitkan sebuah esai pada Februari yang menuding budaya penipuan dan sensor informasi yang dilakukan Xi, berdampak pada penyebaran virus corona di "Negeri Panda". "Sistem kepemimpinan China menghancurkan struktur pemerintahan," tulis Xu dalam esainya yang muncul di situs web luar negeri.
Baca Juga: Fox Hunt, program khusus China memburu para penghianat negara
Ia menambahkan, kekacauan di Provinsi Hubei sebagai pusat penyebaran Covid-19 mencerminkan masalah sistemik China. China "dipimpin oleh satu orang saja, tetapi orang ini dalam kegelapan dan memerintah secara tirani, tanpa metode pemerintahan, meskipun ia terampil memanfaatkan kekuasaannya, yang menyebabkan seluruh negara menderita," tulis Xu.
Dia juga meramalkan perlambatan ekonomi yang sedang terjadi di China akan menyebabkan "penurunan kepercayaan nasional", bersama dengan "kemarahan politik dan akademik serta atrofi sosial (hilangnya dukungan publik)."
Baca Juga: Direktur FBI bongkar bobrok China yang jadi ancaman terbesar bagi Amerika
Berita mengenai penangkapan Xu dirilis bersamaan dengan diperkenalkannya gugus tugas baru di China yang ditujukan untuk meningkatkan kebijakan politik demi menjaga stabilitas nasional. Melansir Procuratorial Daily, ini adalah langkah terbaru untuk mengendalikan perbedaan pendapat atas penanganan Beijing terhadap virus corona dan aksi protes di Hong Kong.
Mengutip Al Jazeera yang melansir catatan yang tidak bertanggal dari pertemuan satgas tersebut, gugus tugas harus menindak semua jenis infiltrasi, subversi, sabotase, aktivitas teroris yang kejam, aktivitas separatis etnis, dan aktivitas keagamaan yang ekstrem.
Baca Juga: FBI: Orang kelahiran China di AS jadi korban Fox Hunt Presiden Xi, lapor ke kami
Tanggung jawab utama gugus tugas adalah untuk melindungi sistem politik Tiongkok. "Keamanan politik terkait dengan keselamatan nasional dan kesejahteraan rakyat," demikian menurut catatan tersebut.
Merujuk perjuangan melawan virus corona, catatan itu mengatakan bahwa pemerintah hanya dapat menjamin keselamatan rakyatnya jika mempertahankan lingkungan politik yang stabil.
COVID-19 memicu kritik
Pada bulan Februari, ketika China menghadapi keadaan darurat setelah penyebaran virus corona, Xi Jinping memperingatkan bahwa gangguan sosial dapat mengancam perjuangan negara itu dalam melawan pandemi.
Baca Juga: Menlu AS: Laporan soal sterilisasi paksa Muslim China sangat mengejutkan
Gugus tugas tersebut merupakan bagian dari kelompok koordinasi "Bangun Damai Tiongkok" yang dibentuk pada bulan April dan dipimpin oleh Guo Shengkun, pejabat penegak hukum top Tiongkok.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Esainya Sebut Xi Jinping Pemimpin Kejam, Profesor Hukum China Ditahan"
Penulis : Aditya Jaya Iswara
Editor : Aditya Jaya Iswara
