Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Thailand, negara pertama di luar China yang mengonfirmasi kasus virus corona, pada Rabu (13/5) melaporkan tidak ada infeksi baru untuk pertama kalinya dalam dua bulan terakhir.
"Kita semua bisa merasa lega tetapi tidak lengah," kata Taweesin Wisanuyothin, juru bicara Pusat Administrasi Situasi Covid-19 Thailand, seperti dikutip Reuters.
"Kita perlu melanjutkan dengan langkah-langkah utama, tetap mencuci tangan, menjaga jarak sosial, dan memakai masker," ujarnya.
Baca Juga: Saat pembatasan dilonggarkan, kasus corona di Singapura tembus 25.000
Thailand mendeteksi kasus virus corona pertamanya, seorang turis dari China pada 13 Januari. Sejak itu, negeri gajah putih mencatat total 3.017 infeksi dan 56 kematian.
Taweesin mengatakan, daerah-daerah yang masih paling berisiko termasuk Bangkok dan provinsi-provinsi sekitarnya serta Thailand Selatan, di mana ada sejumlah besar kasus dalam dua minggu terakhir.
Yang memicu peningkatan kasus-kasus di Thailand Selatan adalah kelompok di pusat penahanan imigrasi di Provinsi Songkhla dan provinsi-provinsi yang berbatasan dengan Malaysia. Tetangga Thailand ini memiliki 6.742 kasus virus corona dan 109 kematian.
Hari terakhir Thailand tidak mencatat kasus baru virus corona adalah 9 Maret. Tapi, dalam dua minggu belakangan jumlah infeksi harian melonjak hingga dua digit kemudian menjadi lebih dari 100 sehari.
Peningkatan tajam itu mendorong Pemerintah Thailand untuk memerintahkan penutupan pusat perbelanjaan, restoran, pusat kebugaran, dan bisnis lainnya, serta memberlakukan jam malam mulai pukul 10 malam.
Baca Juga: Muncul banyak kasus baru corona, Jilin di China terapkan pembatasan baru
Pekan lalu, ketika jumlah kasus baru virus corona turun, beberapa dari pembatasan itu dicabut, dengan bisnis, seperti salon rambut dan perawatan hewan peliharaan, dapat izin untuk buka kembali.
Pemerintah Thailand sedang mempertimbangkan membuka kembali pusat perbelanjaan pada minggu depan. Rencananya, mereka akan bertemu pada Jumat (15/5) untuk memutuskan pelonggaran langkah-langkah.
