Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Filipina dan Tiongkok telah berulang kali berselisih mengenai wilayah dangkalan tersebut. Namun ketegangan sempat surut di bawah pemerintahan pro-China sebelumnya di Manila.
Namun hubungan kedua negara memburuk tahun ini, ketika Presiden baru Ferdinand Marcos Jr, yang mengesahkan pemotongan penjagaan, berupaya memperkuat hubungan dengan sekutunya, Amerika Serikat.
Upaya-upaya tersebut termasuk memberikan militer AS akses yang lebih luas ke pangkalan-pangkalan di Filipina, sebuah tindakan yang dikritik oleh China karena dianggap provokatif dan dapat memicu ketegangan regional.
Kapal kedua negara telah saling berhadapan beberapa kali tahun ini di tempat lain di ZEE Filipina.
Baca Juga: Menlu China Wang Yi Kunjungi Rusia Jelang Kemungkinan Pertemuan Xi dan Putin
Manila menuduh penjaga pantai Beijing melakukan tindakan berbahaya dan agresif seperti menggunakan laser tingkat militer untuk menghalangi misi pasokan kepada pasukan yang ditempatkan di kapal perang berkarat dan kandas.
China mengatakan pendudukan itu ilegal.
Pada hari Senin, tabloid nasionalis Tiongkok, Global Times, mengutip seorang pakar yang mengatakan bahwa para pengambil keputusan di Filipina bertindak di bawah pengaruh Amerika Serikat yang bertekad memicu konflik untuk membendung Beijing.
Penguasaan atas perairan dangkal tersebut, sekitar 850 km (528 mil) dari daratan China, merupakan isu sensitif bagi Beijing, yang selama beberapa dekade terakhir terus mempertahankan kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan di sana.
Permasalahan ini muncul dalam kasus yang diajukan Filipina ke Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, yang memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional.
China tidak mengakui keputusan tersebut.