Serangan Mematikan di Festival Yahudi Australia Picu Ketegangan dengan Israel

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Serangan mematikan terhadap sebuah festival Yahudi di pantai ikonik Bondi, Australia, telah memperdalam ketegangan diplomatik antara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Insiden ini juga memicu tekanan politik di dalam negeri agar pemerintah Australia mengambil langkah lebih tegas dalam menangani antisemitisme.

Pada Senin (15/12/2025), Albanese menyerukan persatuan nasional dan menegaskan pemerintahnya siap mengambil langkah apa pun yang diperlukan. Pernyataan ini muncul setelah Netanyahu menuduh Albanese “tidak melakukan apa-apa” untuk mengekang antisemitisme yang disebut meningkat sejak 2023.

Dalam waktu dekat setelah serangan terjadi, para pemimpin komunitas Yahudi di Australia menyampaikan keprihatinan mendalam.

“Telah terjadi tingkat antisemitisme yang mengejutkan di negara ini, seperti juga di negara-negara lain,” ujar Levi Wolff, rabi utama Sinagoga Pusat Sydney, kepada Reuters di Bondi Beach, lokasi di mana seorang rekannya tewas pada Minggu (14/12/2025).

“Ketika antisemitisme dibiarkan tanpa pengawasan dari tingkat atas, inilah yang terjadi.” tambahnya.

Pemerintah Klaim Sudah Ambil Langkah

Dalam konferensi pers, Albanese memaparkan berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah, termasuk kriminalisasi ujaran kebencian dan hasutan kekerasan, serta pelarangan salam Nazi.

Ia juga berjanji akan memperpanjang pendanaan keamanan fisik bagi kelompok-kelompok komunitas Yahudi, serta menyinggung perlunya pengetatan undang-undang senjata api di Australia, meskipun negara tersebut sudah memiliki salah satu regulasi senjata paling ketat di dunia.

Namun, utusan khusus pemerintah untuk menangani antisemitisme, Jillian Segal, menilai serangan teroris pada Minggu itu “tidak terjadi tanpa peringatan” dan menegaskan bahwa langkah-langkah yang ada masih belum cukup.

“Tanda-tandanya sudah sangat jelas,” kata Segal dalam wawancara radio dengan Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Oposisi Desak Perubahan Total

Pemimpin oposisi dari Partai Liberal, Sussan Ley, menuding pemerintah Partai Buruh membiarkan antisemitisme “berkembang tanpa kendali”.

“Segalanya harus berubah mulai hari ini dalam cara pemerintah merespons,” kata Ley, seraya mendesak Albanese untuk menerapkan seluruh rekomendasi laporan Segal yang dirilis pada Juli lalu, termasuk fokus pada kampus universitas.

Saat laporan itu dirilis, Albanese menyebut antisemitisme sebagai “kejahatan yang menjijikkan” dan mengumumkan alokasi A$25 juta untuk meningkatkan keamanan di lokasi-lokasi komunitas Yahudi, termasuk sekolah.

Namun, Albanese juga menekankan pentingnya membedakan antara antisemitisme dan kritik sah terhadap kebijakan pemerintah Israel.

“Masyarakat Australia berhak menyampaikan pandangan tentang peristiwa di luar negeri. Garis batasnya dilanggar ketika orang disalahkan hanya karena mereka beragama Yahudi,” ujarnya kala itu.

Selain penguatan undang-undang kejahatan berbasis kebencian, Segal juga merekomendasikan pengetatan penyaringan visa terhadap pandangan antisemit, serta perhatian khusus pada universitas, lembaga budaya, dan media penyiaran.

Namun, Komisaris Diskriminasi Ras Australia, Giridharan Sivaraman, mengingatkan bahwa sebagian usulan tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran hak asasi manusia, sembari menegaskan bahwa semua bentuk rasisme harus dilawan.

Berdasarkan sensus 2021, terdapat sekitar 116.967 warga Australia beridentitas Yahudi, atau sekitar 0,46% dari total populasi 25 juta jiwa, yang sebagian besar tinggal di Sydney dan Melbourne.

Protes Gaza dan Isu Imigrasi

Pemerintah Australia juga berhati-hati mengelola dinamika masyarakat multikultural, termasuk komunitas migran asal Lebanon yang memiliki pengaruh elektoral signifikan. Sejak 2023, polisi negara bagian New South Wales mengizinkan aksi protes mingguan menentang perang Israel di Gaza berlangsung di Sydney.

Hubungan Australia–Israel sendiri memanas sejak Agustus, ketika Israel mencabut visa diplomat Australia di wilayah pendudukan Palestina. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut langkah itu sebagai reaksi yang tidak beralasan atas keputusan Australia untuk mengakui Palestina.

Pada bulan yang sama, Australia juga mengusir duta besar Iran, setelah badan intelijen mengaitkan sedikitnya dua serangan pembakaran antisemit dengan Garda Revolusi Iran.

Isu ini turut bersinggungan dengan debat imigrasi. Partai-partai konservatif berada di bawah tekanan dari partai populis One Nation, yang melonjak dalam jajak pendapat. Senator One Nation Pauline Hanson menuding kelemahan kebijakan perbatasan pemerintah sebagai penyebab serangan di Bondi.

Namun, Menteri Imigrasi Tony Burke menegaskan bahwa tersangka penembak berusia 24 tahun lahir di Australia, sementara ayahnya—yang juga diduga sebagai pelaku dan tewas dalam insiden tersebut—datang ke Australia pada 1998.

Burke juga menyoroti aksi heroik seorang warga, Ahmed al Ahmed, yang menurut media lokal adalah Muslim asal Suriah dan berjasa melucuti senjata salah satu pelaku.

Mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menilai pencegahan aksi teror tunggal merupakan tantangan besar.

“Sangat sulit mencegah tindakan teror yang dilakukan oleh individu,” kata Turnbull kepada ABC.