Reporter: Ferrika Sari | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana menaikkan pajak federal untuk membayarkan program pemulihan ekonomi jangka panjang di Amerika. Ini merupakan rencana pemajakan pertama sejak 1993.
Melansir Yahoo News, Selasa (16/3), kenaikan pajak tersebut seiring dengan insetif penanganan Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan pemulihan ekonomi.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyebut, sebagian dari pajak harus dibayar dengan tarif yang lebih tinggi. Kenaikan pajak disebut akan besar-besaran menyasar perusahaan dan warga AS berpenghasilan tinggi.
Bagi pemerintahan Biden, pemajakan ini menjadi kesempatan untuk membiayai infrastruktur, program perubahan iklim dan membantu warga miskin. Menurut Partai Demokrat, kebijakan ini sekaligus untuk mengatasi sistem perpajakan yang tidak adil.
"Orang Amerika percaya bahwa kebijakan pajak harus adil. Itulah mengapa fokusnya adalah mengatasi perlakuan yang tidak setara antara perkerjaan dan kekayaan," kata Kepala Kebijakan Publik Evercore ISI Sarah Bianchi.
Baca Juga: Awasi dana stimulus ekonomi, Joe Biden tunjuk Gene Sperling
Gedung Putih diperkirakan akan mengusulkan serangkaian kenaikan pajak yang sebagian besar mengacu pada proposal kampanye Biden tahun lalu. Kemungkinan kebijakan ini mencakup pencabutan undang-undang perpajakan masa Presiden Donald Trump yang hanya menguntungkan perusahaan dan orang - orang kaya. Perubahan lainnya dengan membuat kode pajak lebih progresif.
Seorang sumber mengatakan, tarif pajak perusahaan diperkirakan naik dari 21% menjadi 28%. Itu semua kembali para prefensi pajak atau disebut dengan bisnis pass through seperti pada perseroan terbatas atau kemitraan.
Selain itu, juga kenaikan pajak individu dengan penghasilan lebih dari US$ 400.000. Hal ini akan memperluas jangkauan pajak properti yang lebih tinggi untuk individu berpenghasilan setidaknya US$ 1 juta per tahun.
Ekonom Gedung Putih Heather Boushey menggarisbawahi bahwa Biden tidak berniat menaikkan pajak atas orang-orang yang berpenghasilan kurang dari US$ 400.000 setahun. Namun bagi orang - orang yang mengantongi keuntungan ekonomi dan tidak hadapi dampak Covid-19, maka ada ruang untuk menarik pajak.
Analisis independen yang merupakan perencana pajak Biden yaitu pusat kebijakan pajak memperkirakan pemerintah dapat mengantongi dana US$ 2,1 triliun selama satu dekade penarikan pajak tersebut. Namun rencana perhitungan pajak bisa lebih kecil. Kongres Demokrat kemungkinan menyetujui angka US$ 500 miliar.
Baca Juga: Menkeu AS: Risiko inflasi AS masih terkendali
Hingga saat ini, keseluruhan program belum diumumkan. Tapi sejumlah analis memperkirakan penarikan pajak bisa mencapai US$ 2 triliun hingga US$ 4 triliun. Belum ada tanggal yang pasti kapan kebijakan itu akan diumumkan, meski Gedung Putih mengatakan rencananya mengikuti penandatangan RUU bantuan penanganan Covid-19.
Rencana tersebut akan menguji kemampuan Biden untuk melobi Partai Republik dan Demokrat untuk tetap bersatu. Demokrat setidaknya membutuhkan 10 orang Partai Republik untuk mendukung RUU tersebut. Tetapi anggota Republik mengisyaratkan untuk siap bertarung.
"Kami akan mengadakan diskusi besar yang kuat tentang kesesuaian kenaikan pajak yang besar. Saya memprediksi Demokrat akan mengejar RUU rekonsiliasi yang mengabaikan Republik dan membidik pajak perusahaan bahkan lebih tinggi dari 28%," kata Pemimpin Kelompok Minoritas Senat Mitch McConnell.
