Reporter: Dessy Rosalina | Editor: Sanny Cicilia
SINGAPURA. Secara hitungan di atas kertas, ekonomi Singapura sudah masuk zona resesi. Tahun ini, partai politik berkuasa diprediksi bakal menggenjot ekonomi setelah produk domestik bruto (PDB) tumbuh terendah selama enam tahun terakhir.
Kamis (23/3), Menteri Keuangan Singapura Heng Swee Keat melaporkan anggaran ekonomi 2016-2017 kepada parlemen. Pemerintah memprediksi, ekonomi tahun ini bakal tumbuh 1%-3%.
Perbandingan saja, tahun lalu ekonomi Singapura tumbuh 2%, terendah selama enam tahun. Di sisi lain, Singapura berharap neraca pembayaran bakal surplus di setelah mencetak defisit pertama kali setelah tujuh tahun di 2015.
Tahun lalu, Singapura defisit US$ 4,9 miliar. Prediksi UOB, neraca 2016-2017 bakal mencetak surplus US$ 2,3 miliar atau 0,76% dari PDB.
Tahun ini, Pemerintah Singapura fokus menggenjot pertumbuhan di tengah perlambatan dunia. Fokusnya adalah membantu perusahaan lokal meningkatkan pendapatan dan memperbaiki pasar tenaga kerja.
Singapura juga menaruh perhatian khusus pada sektor jasa dan manufaktur. Dua sektor andalan ini diprediksi melemah di sepanjang semester I 2016.
Selena Ling, ekonom OCBC menilai, pemerintah harus segera merilis kebijakan moneter untuk memberikan stimulus kepada korporasi. "Skenario bujet yang masuk akal adalah tahun ini bebas dari defisit dan ada ruang cukup luas untuk neraca bergerak," ujar Selena seperti dikutip CNBC, kemarin.
Bank of America (BoA) Merrill Lynch menilai, Singapura perlu merestrukturisasi pasar tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas untuk mendongkrak ekonomi. Hitungan BoA, tingkat produktivitas tenaga kerja Singapura susut rata-rata minus 0,1% pada periode 2012-2015.
Penurunan produktivitas itu jauh di atas target yang ditetapkan pemerintah. Singapura mematok target pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sebesar 2%-3% pada agenda ekonomi 10 tahunan.
Di tengah permintaan global yang masih suram, beban korporasi kian tinggi. Data Bank Sentral Singapura menunjukkan, return korporasi turun 0,4% pada 2015. Pasar menilai, pemerintah perlu mengurangi pungutan pada pekerja asing untuk meringankan beban korporasi.
