Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
"Saya pikir perlu untuk merevisi beberapa isi Konstitusi DPRK," kata Kim pada pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara (SPA) pada bulan Januari.
"Menurut saya, perlu untuk menghapus ekspresi seperti dalam konstitusi seperti 'bagian utara' dan 'kemerdekaan, reunifikasi damai, dan persatuan nasional yang besar'," tambahnya, yang menyarankan agar konstitusi tersebut direvisi "pada sesi berikutnya".
Sesi berikutnya diadakan minggu ini, dan berakhir pada hari Selasa. Namun, sementara banyak pihak mengharapkan Pyongyang untuk meratifikasi komentar Kim sebelumnya dan membuat amandemen konstitusional terhadap kebijakan unifikasi dan perbatasan, tidak ada perubahan seperti itu yang dipublikasikan.
Seorang analis di lembaga pemikir Korea Institute for National Unification menyatakan bahwa Pyongyang mungkin menunggu hasil pemilu AS sebelum mengambil keputusan konkret.
Para pejabat dapat "mempertimbangkan untuk menyesuaikan cakupan revisi konstitusi agar selaras dengan arahan pemerintahan (AS) yang baru", kata Hong Min kepada kantor berita AFP.
Tidak jelas apakah keputusan Korea Utara untuk menutup semua jalan dan rel kereta yang menghubungkannya dengan Korea Selatan merupakan hasil diskusi selama sesi SPA.
