Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - SANAA. Pejabat tinggi Houthi secara tegas menolak sanksi yang dijatuhkan AS terhadap dua orang petingginya terkait serangan ke wailayah Marib, Yaman, awal bulan lalu. Pihak Houthi dengan tegas akan tetap melancarkan serangan ke kantong AS di Timur Tengah.
Mohammed Ali al-Houthi, pemimpin Houthi di Yaman, pada hari Minggu (23/5) mengingatkan adanya perluasan serangan ke negara-negara agresor di tengah upaya AS untuk mengajak Houthi menyelesaikan masalah secara damai.
"Sanksi tidak membuat takut para mujahidin. Jika mereka melanjutkan blokade dan agresi, maka mungkin akan ada serangan di situs yang tidak terduga di beberapa negara penyerang," ungkap Ali al-Houthi melalui akun Twitter resminya hari Minggu.
Dikutip dari Reuters, pada hari Kamis (20/5), AS memberlakukan sanksi terhadap dua pejabat militer Houthi yang memimpin serangan untuk merebut wilayah Marib.
Kedua pejabat tersebut masing-masing adalah Mohamad Abdulkarim al-Gamali yang merupakan kepala staf umum yang memimpin serangan Houthi di Marib, serta Yousuf al-Madani, pemimpin pasukan Houthi yang ditugaskan untuk memajukan Marib.
Baca Juga: PBB pastikan Houthi dalang serangan bandara Aden yang tewaskan 22 orang
Utusan Khusus AS untuk Yaman Timothy Lenderking mengatakan, pemerintah AS akan terus memantau perilaku Houthi dan akan mengambil tindakan hukuman atau ganjaran yang sesuai.
"Izinkan saya juga mengatakan bahwa kesediaan Houthi untuk terlibat dengan utusan PBB dan menunjukkan komitmen terhadap perdamaian adalah sesuatu yang juga akan ditanggapi secara positif oleh AS," ungkap Lenderking, seperti dilansir Arab News.
Menghadapi koalisi Arab sejak 2015
Houthi telah berperang melawan koalisi militer pimpinan Arab Saudi selama lebih dari enam tahun dalam perang yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan mendorong Yaman ke ambang kelaparan.
Baca Juga: Houthi serang fasilitas minyak Saudi Aramco dan sistem rudal Arab Saudi
Seiring berjalannya waktu, Houthi terus melakukan serangan lintas batas ke Arab Saudi. Pada bulan Maret, Arab Saudi mengusulkan kesepakatan gencatan senjata nasional yang mencakup pembukaan kembali hubungan udara dan laut ke daerah-daerah yang dikuasai Houthi.
Di lain pihak, Houthi bersikeras pembatasan dicabut di pelabuhan Hodeidah, pintu masuk utama impor komersial dan bantuan Yaman, dan bandara Sanaa sebelum pembicaraan gencatan senjata.
Perang dimulai tahun 2014 ketika Houthi menggulingkan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan mulai menguasai ibukota Sanaa.
Arab Saudi, bersama dengan Uni Emirat Arab dan negara-negara lain mulai masuk ke medan perang bersama dengan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional pada Maret 2015.
Sejak 2015, Dewan Keamanan PBB telah memberlakukan embargo senjata terhadap Houthi. Dalam perjalanannya, pihak PBB menemukan banyak bukti bahwa individu atau entitas di Iran memasok sejumlah besar senjata dan komponen ke Houthi.
