kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Tangan Kanan Warren Buffett: AS Seharusnya Ikut China Melarang Mata Uang Kripto


Jumat, 03 Februari 2023 / 06:37 WIB
Tangan Kanan Warren Buffett: AS Seharusnya Ikut China Melarang Mata Uang Kripto
ILUSTRASI. Tangan Kanan Warren Buffett, Charlie Munger, bukanlah penggemar crypto.


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Tangan Kanan Warren Buffett, Charlie Munger, bukanlah penggemar crypto. Sebagai wakil ketua dari megakonglomerat Berkshire Hathaway yang bernilai hampir US$ 700 miliar, Munger telah membantu Warren Buffett menghasilkan miliaran bagi investor sejak 1978 menggunakan pendekatan berbasis fundamental yang ketat untuk mengakuisisi "bisnis berkualitas tinggi".

Melansir Fortune, Munger percaya cryptocurrency mewakili strategi yang berlawanan. Alasannya, seluruh industri kripto terdiri dari "sebagian penipuan dan sebagian delusi." 

Pada tahun 2021, Munger terkenal menyebut aset digital terkemuka dunia, Bitcoin sebagai “racun tikus” dan menyamakan mata uang kripto lainnya dengan sejenis “penyakit kelamin”. 

Kini, dia mengatakan pemerintah federal harus turun tangan dan melarang seluruh industri kripto.

“Mata uang kripto bukanlah mata uang, bukan komoditas, dan bukan sekuritas,” bantah Munger dalam op-ed Wall Street Journal hari Rabu. 

Dia menambahkan, “Sebaliknya, ini adalah kontrak perjudian dengan keunggulan hampir 100% untuk rumah… Jelas AS sekarang harus memberlakukan undang-undang federal baru yang mencegah hal ini terjadi.”

Baca Juga: Bukan ke Anak Kandung, Kekayaan Warren Buffett Bakal Diwariskan ke Anak-Anak Dunia

Munger mengatakan bahwa investor cryptocurrency dimanfaatkan oleh promotor dan pendiri, mencatat bahwa pencipta cryptocurrency baru sering menerima koin yang  "hampir tidak ada".

“Setelah itu publik membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi tanpa sepenuhnya memahami pra-dilusi yang menguntungkan promotor,” klaimnya.

Munger mengatakan, AS harus mengikuti contoh China — yang terkenal melarang cryptocurrency pada tahun 2021 — dan mengesahkan undang-undang yang mencegah perdagangan crypto dan pembentukan cryptocurrency baru.

“Apa yang harus dilakukan AS setelah larangan cryptocurrency diberlakukan? Yah, satu tindakan lagi yang mungkin masuk akal: Berterimakasihlah kepada pemimpin komunis Tiongkok atas contoh luar biasa dari akal sehatnya,” tegasnya.

Munger mengatakan bahwa tindakan China — yang menurutnya dilakukan karena otoritas China menyimpulkan bahwa mata uang kripto “lebih banyak merugikan daripada menguntungkan” —adalah salah satu dari dua preseden utama yang memberikan bukti potensi manfaat pelarangan kripto. 

Baca Juga: Warren Buffet Bilang Rasa Takut yang Meluas Adalah Teman Investor, Apa Maksudnya?

Melansir New York Post, miliarder itu juga membuat referensi yang lebih tidak jelas ke pengesahan Undang-Undang Gelembung Parlemen Inggris pada tahun 1720, yang melarang perdagangan umum saham biasa baru setelah terjadi perdagangan spekulatif yang dikenal sebagai "Gelembung Laut Selatan". Hal ini mengakibatkan krisis ekonomi besar. Larangan itu tetap berlaku selama lebih dari satu abad.

“Dalam 100 tahun itu, Inggris sejauh ini memberikan kontribusi nasional terbesar bagi kemajuan peradaban karena memimpin dengan kuat di Pencerahan dan Revolusi Industri dan, untuk boot, menelurkan negara kecil yang menjanjikan bernama Amerika Serikat,” kata Munger. 

Kecaman yang kuat terhadap sektor crypto bukanlah hal baru bagi Munger, yang telah mengecam industri dan pemain utamanya pada beberapa kesempatan di masa lalu.



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×