Sumber: Xinhua | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Wabah corona membuat China mengubah aturan tentang kesehatan masyarakat. Badan Legislatif China akan memprioritaskan penyelesaian undang-undang tentang kesehatan masyarakat di tahun ini.
Dalam laporan kerja tahunannya, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) China menyatakan mereka berencana merevisi Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kesehatan Perbatasan dan Hukum Karantina, serta Undang-Undang Tanggap Darurat pada tahun 2020.
Laporan itu disampaikan Li Zhanshu, Ketua Komite Tetap NPC, Senin (25/5) seperti dilaporkan Xinhua.
Baca Juga: Jepang setujui Avigan untuk pengobatan Covid-19, manjur dan aman?
Sejak awal wabah corona, badan legislatif China telah melakukan tugasnya memberikan dukungan hukum untuk upaya anti-epidemi serta pembangunan ekonomi dan sosial.
NPC mengeluarkan keputusan sepenuhnya melarang perdagangan ilegal dan konsumsi satwa liar, dan meminta pendapat publik untuk undang-undang pencegahan dan pengendalian epidemi.
"China saat ini memiliki lebih dari 30 undang-undang tentang kesehatan masyarakat, yang secara umum telah bertahan dalam ujian epidemi corona dan memainkan peran positif," kata Zhang Yesui, juru bicara NPC.
Namun Zhang mencatat, masih ada beberapa kekurangan dan kelemahan aturan tersebut sehingga Komite Tetap NPC akan semakin memperkuat legislasi kesehatan masyarakat Tiongkok.
Anggota parlemen diharapkan untuk meninjau dan menyetujui undang-undang biosekuriti negara dalam tahun ini, menurut Zhang. Rancangan undang-undang biosekuriti ini sudah melalui pembacaan kedua pada bulan April.
Legislator juga akan mempercepat merevisi Undang-Undang Perlindungan Margasatwa untuk ditinjau pada paruh kedua tahun ini.
Baca Juga: AS beri sanksi ke perusahaan China karena kasus Uighur, China: Itu urusan internal
