Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Pemilik TikTok asal China tampaknya memperlambat negosiasi penjualan sambil menunggu lampu hijau dari pemerintah China.
Hal tersebut diungkapkan oleh tiga orang sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut yang berbicara dengan syarat anonim kepada The Washington Post.
Namun, menurut salah satu orang dan analis, Beijing cenderung mengambil pendekatan garis keras. Yakni dengan membiarkan operasi TikTok di AS tutup daripada menyetujui penjualan.
Pasalnya, mereka berharap mendapatkan "kesepakatan besar" dengan pemerintahan Trump yang mencakup konsesi yang lebih besar pada kebijakan perdagangan dan teknologi.
Langkah tersebut dilakukan saat ketegangan antara kedua negara meningkat menjadi perang dagang.
Trump memanfaatkan kekuatan ekonomi darurat untuk mengenakan tarif besar pada impor dari China minggu ini.
Baca Juga: Ini Tawaran Awal China untuk Redakan Perang Dagang dengan Trump
Taktik tersebut kemungkinan akan merusak upaya Trump, yang telah berjanji untuk "menyelamatkan TikTok" dengan menangguhkan penegakan hukum yang memaksa penjualan atau pelarangan aplikasi tersebut sementara ia menegosiasikan divestasi.
Hal itu juga akan menghancurkan layanan yang diandalkan oleh 170 juta pengguna di seluruh negeri untuk hiburan dan bersosialisasi.
Rui Ma, seorang investor dan analis yang meneliti perusahaan teknologi Tiongkok, mengatakan strategi semacam itu akan dipandang positif oleh masyarakat Tiongkok karena menentang Trump dan melindungi produk yang dibuat secara lokal.
"Mungkin itu perusahaan bernilai miliaran dolar, tetapi tetap saja itu adalah David versus Goliath yaitu pemerintah AS," kata Ma melalui email.
TikTok dan Kedutaan Besar Tiongkok menolak berkomentar. Seorang juru bicara Gedung Putih mengarahkan The Washington Post ke umpan Truth Social milik Trump.
Undang-undang penjualan atau pelarangan, yang ditandatangani tahun lalu oleh Presiden Joe Biden, bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, ByteDance, menimbulkan risiko keamanan nasional bagi para pengguna perusahaan tersebut.
Pada hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani perintah eksekutif yang meminta Departemen Kehakimannya untuk tidak menegakkan hukum selama 75 hari sehingga ia dapat "mengejar penyelesaian" di luar larangan total.
Baca Juga: Calon Investor TikTok Ini Ajukan Penawaran Fantastis Lebih dari Rp 324 Triliun
