Trump Redam Perang Iran Jelang Pemilu, Eskalasi Bisa Kembali Setelah November

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Sejumlah pejabat senior pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya menjaga agar perang dengan Iran tidak semakin meluas sebelum pemilu paruh waktu pada November 2026.

Langkah tersebut ditempuh untuk mencegah konflik yang tidak populer itu semakin menekan elektabilitas Partai Republik yang tengah berupaya mempertahankan mayoritas tipis di Senat dan DPR AS.

Empat sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan, Gedung Putih mempertimbangkan kemungkinan meningkatkan aksi militer terhadap Iran setelah pemungutan suara pada 3 November.

Namun, belum ada kepastian bahwa AS akan kembali terlibat dalam konflik berskala penuh.

Untuk saat ini, pemerintahan Trump disebut lebih memilih meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran guna mendorong Teheran memberikan konsesi dalam perundingan mendatang.

“Kami terus memberikan tekanan kepada Iran. Namun, November adalah prioritas,” ujar salah satu pejabat Gedung Putih.

Strategi tersebut menghadapi tantangan setelah AS dan Iran kembali saling melancarkan serangan dalam beberapa hari terakhir.

Militer AS mengatakan serangan terbaru merupakan tindakan balasan atas serangan sebelumnya terhadap pasukan AS dan lalu lintas kapal di kawasan tersebut.

Perang Iran Tidak Populer

Upaya menjaga konflik tetap terkendali hingga pemilu dinilai penting bagi Partai Republik. Pasalnya, perang Iran mendapat penolakan cukup besar dari masyarakat AS.

Berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos pada akhir Agustus, hanya 31% warga AS yang menyetujui perang tersebut, sementara sekitar 63% menyatakan tidak setuju.

Pemilih juga semakin tidak puas dengan tingginya harga bahan bakar yang ikut terdampak oleh konflik dan gangguan pasokan energi di kawasan Timur Tengah.

Selain faktor politik, jeda operasi militer juga dapat memberikan waktu bagi militer AS untuk mengisi kembali persediaan amunisi yang telah terkuras selama perang.

Namun, strategi untuk menjaga konflik tetap “tenang” semakin sulit dilakukan. Meski intensitas perang saat ini masih lebih rendah dibandingkan periode pertempuran pada musim semi maupun eskalasi pertengahan tahun, kedua pihak terus melakukan serangan balasan.

Iran diperkirakan akan terus menyerang target AS dan sekutunya di kawasan Teluk, termasuk pangkalan militer, kapal serta infrastruktur energi.

Kondisi tersebut berpotensi memaksa AS kembali melakukan serangan balasan dan menciptakan spiral eskalasi yang sulit dikendalikan.

Konflik Bisa Kembali Memanas

Pada akhir pekan lalu, AS menyerang peluncur roket di Pulau Larak, Iran. Serangan tersebut kemudian dibalas Iran dengan meluncurkan rudal ke arah Yordania dan Uni Emirat Arab.

Pada Selasa, AS kembali menyerang sejumlah target Iran di sekitar Selat Hormuz. Serangan tersebut menjadi pecahnya pertempuran terbesar sejak Juli dan menyebabkan jatuhnya korban militer maupun sipil di Iran.

Barbara Leaf, mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS untuk kawasan Timur Tengah pada era Presiden Joe Biden, mengatakan Iran memiliki insentif kuat untuk mengganggu strategi AS tersebut.

“Rezim Iran memiliki setiap insentif untuk mengganggu kondisi ‘tenang’ tersebut, yang sebenarnya bukan ketenangan karena tujuan pemerintahan saat ini adalah meningkatkan tekanan ekonomi secara besar-besaran terhadap Iran,” kata Leaf.

Presiden Trump juga menjadi faktor yang sulit diprediksi.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Trump turun dari 40% menjadi 33% sejak konflik dimulai.

Meski sejumlah sumber mengatakan Trump saat ini tidak menginginkan eskalasi, presiden AS tersebut dikenal dapat mengubah kebijakan dengan cepat mengikuti perkembangan di lapangan.

Trump bahkan mengancam akan meningkatkan serangan apabila Iran melakukan pembalasan atas serangan AS terbaru.

Namun, pada Rabu, Trump mengatakan dirinya tidak memperkirakan kampanye militer terbaru tersebut akan berlangsung lama. Ia juga menegaskan pemilu mendatang tidak menjadi pertimbangan dalam strategi AS terhadap Iran.

“Yang pertama, saya tidak mencalonkan diri. Partai saya yang mencalonkan diri dan saya akan membantu partai saya,” ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

Ia menambahkan bahwa Partai Republik menghormati sikap pemerintahannya yang tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.

Terbentur Logistik dan Politik

Memasuki bulan ketujuh perang, pemerintahan Trump semakin menghadapi kendala logistik dan politik.

“Jadwalnya telah berubah,” ujar salah satu pejabat senior Gedung Putih. Pejabat lainnya mengatakan, “Kalender yang mendorong Iran.”

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa militer AS telah menggunakan hampir seluruh persediaan sejumlah jenis rudal presisi.

The Washington Post juga melaporkan bahwa pimpinan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS telah memperingatkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahwa memperpanjang perang tidak berkelanjutan dan dapat mengurangi kesiapan militer AS di kawasan lain.

Pentagon sendiri menyatakan militer AS memiliki seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan misinya.

Juru bicara Gedung Putih Olivia Wales mengatakan Trump telah menghancurkan kemampuan militer Iran dan melemahkan ekonomi negara tersebut melalui blokade laut dan sanksi.

“Presiden akan terus memajukan kepentingan Amerika di dalam dan luar negeri serta tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir,” kata Wales.

AS Perkuat Tekanan Ekonomi

Sejumlah sekutu AS di kawasan Teluk yang sebelumnya mendorong tindakan agresif terhadap Iran juga mulai menyerukan deeskalasi setelah serangkaian serangan pada akhir Juli.

Saat ini, Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio disebut termasuk pejabat senior Trump yang mendukung upaya menjaga konflik Iran relatif “tenang” hingga November.

Sebagai gantinya, pemerintahan Trump dalam beberapa pekan terakhir memperkuat kampanye isolasi ekonomi terhadap Iran.

AS mengancam akan menjatuhkan sanksi besar terhadap negara-negara yang masih melakukan perdagangan dengan Iran, sembari mempertahankan blokade terhadap Selat Hormuz.

Namun, strategi tersebut juga memiliki keterbatasan.

Iran telah menghadapi berbagai lapisan sanksi AS dan internasional selama puluhan tahun. Sanksi tersebut telah memukul perekonomian Iran, tetapi belum mampu mengubah sikap kepemimpinan negara tersebut.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan mengatakan tekanan ekonomi berpotensi membuat Iran melakukan serangan militer, sehingga kampanye ekonomi tersebut justru dapat memicu eskalasi.

Efektivitas strategi tersebut juga dipertanyakan karena sejumlah kekuatan besar, termasuk China, tidak sepenuhnya mengikuti upaya Washington untuk mengisolasi Iran.

Alex Plitsas, Senior Fellow di Atlantic Council, mengatakan paket sanksi baru AS dirancang untuk menambah tekanan ekonomi di tengah blokade guna memaksa Iran kembali ke meja perundingan.

Namun, menurut dia, sikap China yang tidak bersedia mengikuti strategi Washington dapat membatasi efektivitas tekanan tersebut.

“Iran mengkhawatirkannya, tetapi China telah menunjukkan bahwa mereka tidak bersedia mengikuti langkah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif strategi itu,” kata Plitsas.