kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Twitter Akan Membatalkan Larangan Iklan Politik di Platformnya


Kamis, 05 Januari 2023 / 14:03 WIB
Twitter Akan Membatalkan Larangan Iklan Politik di Platformnya
ILUSTRASI. Twitter mengatakan akan membatalkan larangan iklan politik. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration


Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Twitter Inc akan membatalkan larangan iklan politik yang diterapkan pada 2019, kantor berita Reuters melaporkan. Mengutip kepala kepercayaan dan keamanan Twitter, langkah itu diterapkan karena perusahaan milik Elon Musk itu berupaya meningkatkan pendapatan.

Platform media sosial men-tweet pada hari Selasa dari akun Keamanan Twitter-nya bahwa itu akan melonggarkan kebijakan periklanannya di Amerika Serikat dan menyelaraskan kebijakan periklanannya dengan TV dan outlet media lainnya.

Perubahan itu akan membawa kebijakan Twitter lebih dekat ke Facebook Meta Platform dan YouTube Alphabet Inc, yang memungkinkan iklan politik, meskipun aplikasi video China TikTok masih melarang iklan politik.

Baca Juga: Elon Musk Toreh Sejarah jadi Miliarder Pertama yang Kehilangan Uang Rp 3.100 Triliun!

“Kami percaya bahwa iklan berbasis sebab dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting,” cuit perusahaan media sosial itu.

Iklan yang diizinkan di Twitter mencakup iklan yang mengedukasi atau meningkatkan kesadaran tentang masalah seperti pendaftaran pemilih, perubahan iklim, atau program pemerintah seperti Sensus, kata Ella Irwin, kepala kepercayaan dan keamanan Twitter, dalam email ke Reuters.

Iklan politik merupakan bagian dari keseluruhan pendapatan Twitter, terhitung kurang dari US$ 3 juta dari total pengeluaran untuk pemilihan paruh waktu AS tahun 2018.

Twitter melarang iklan politik pada 2019 setelah Twitter dan perusahaan media sosial lainnya menghadapi kritik luas karena membiarkan informasi yang salah tentang pemilu menyebar. Itu juga membatasi iklan yang terkait dengan penyebab sosial.

“Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli,” cuit Jack Dorsey, kepala eksekutif Twitter saat mengumumkan langkah tersebut.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×