Reporter: Dyah Megasari, BBC |
LONDON. Intervensi pemerintah di jejaring sosial kembali dilakukan. Yang teranyar, Twitter mengumumkan telah mengembangkan teknologi sehingga dapat melakukan sensor pesan di negara-negara tertentu.
Bukti nyata ini salah satunya adalah Twitter diwajibkan mencabut satu pesan Tweet dari jaringan global bila mendapat permintaan dari satu pemerintahan.
"Mulai hari ini, kami bisa memblokir satu pesan dari pengguna di satu negara namun pesan itu tetap dapat dibaca di negara-negara lain," jelas blog Twitter.
Twitter memberi contoh pembatasan itu dengan bahan-bahan "pro-Nazi" yang dilarang di Prancis dan Jerman.
"Kami terus berkembang secara internasional. Kami akan mempertimbangkan negara-negara yang memiliki gagasan berbeda tentang kebebasan berekspresi," terang Twitter.
Jejaring sosial yang tengah menjadi tren ini berjanji akan menjaga transparansi. Perusahaan telah membentuk satu mekanisme untuk memberi tahu penggunanya bahwa tweet mereka diblok.
Hukum dalam negeri
Seorang juru bicara Twitter menolak merinci lebih jauh soal mekanisme itu. Yang jelas, Twitter akan menyensor isi pesan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan jejaring sosial itu tahun lalu, pada saat protes anti pemerintah di negara-negara Arab mulai merebak.
Demonstrasi di Tunisia, Mesir, dan negara-negara Arab lain dikoordinasikan melalui jejaring sosial dan saat itu, Twitter menyatakan tidak akan ikut campur.
Sejumlah pakar internet mengatakan Twitter berupaya untuk bertanggungjawab dalam dua hal, memenuhi hukum dalam negeri satu negara dan menegakkan kebebasan berekspresi.
"Pertanyaannya adalah, apa yang terbaik untuk kebebasan berbicara," ujar Cynthia Wong dari Pusat Teknologi dan Demokrasi.
"Bila Twitter diblok dari sejumlah negara, apakah itu bagus?" tambahnya.
Pada tahun 2010, Google memindahkan mesin pencari ke Hong Kong, menyusul konflik dengan pemerintah China setelah perusahaan yang identik dengan mesin pencarian tersebut menolak persyaratan sensor Beijing.
