Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JENEWA. Unicef mendorong negara-negara G7 untuk menyumbangkan pasokan vaksin untuk skema berbagi vaksin COVAX. Ini merupakan tindakan darurat untuk mengatasi kekurangan parah yang disebabkan oleh gangguan ekspor vaksin India.
Seperti diketahui, India telah menghentikan ekspor vaksin AstraZeneca yang dibuat oleh Serum Institute-nya. Hal ini dilakukan karena negara tersebut sedang memerangi gelombang kedua pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu.
Mengutip Reuters Senin (17/5), Badan PBB UNICEF yang bertugas memasok vaksin virus corona melalui COVAX memperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan sebanyak 140 juta dosis pada akhir Mei dan sekitar 190 juta di akhir Juni.
“Berbagi dosis berlebih yang tersedia dengan segera adalah langkah penghentian minimum, penting dan darurat, dan itu diperlukan saat ini," kata Direktur Eksekutif Unicef Henrietta Fore dikutip dari Reuters, Senin (17/5).
Baca Juga: WHO desak negara-negara kaya untuk menyumbangkan vaksin Covid-19 ke negara miskin
Menjelang pertemuan pemimpin-pemimpin G7 di Inggris bulan depan, kepala organisasi kesehatan dunia, WHO mendesak negara-negara kaya untuk menyumbangkan dosis vaksin yang dimiliki. Ia menilai hal tersebut lebih menjadi prioritas dibandingkan digunakan untuk anak-anak yang kurang rentan terhadap penyakit parah.
Mengutip penelitian baru dari perusahaan informasi dan analitik ilmiah Airfinity, Fore mengatakan bahwa negara-negara G7 dapat menyumbangkan sekitar 153 juta dosis jika mereka hanya membagikan 20% dari pasokan yang tersedia selama bulan Juni, Juli dan Agustus.
“Ini bisa dilakukan sambil tetap memenuhi komitmen untuk memvaksinasi populasi mereka sendiri,” tambah Fore.
COVAX sendiri sangat bergantung pada suntikan AstraZeneca karena menyumbang sebagian besar vaksin yang dialokasikan untuk peluncuran awal. Rencananya, COVAX akan tersedia 2 miliar dosis tahun ini.
UNICEF mengatakan pembatasan manufaktur lain di luar India juga telah memperlambat pasokan dosis COVAX meskipun penundaan itu diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Juni.
