Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Mayoritas warga Jepang menyatakan tidak mendukung rencana kenaikan tarif pajak untuk mendanai ekspansi militer.
Mengutip sebuah survei yang dilakukan kantor berita Kyodo melaporkan pada Minggu (18/12), respon warga menolak setelah pemerintah Jepang mengumumkan rencana pembangunan militer terbesar Jepang sejak Perang Dunia Kedua.
Jepang pada hari Jumat mengumumkan rencana pengeluaran militer senilai US$ 320 miliar untuk membeli rudal yang mampu menjangkau daratan China.
Penambahan persenjataan perang ini sebagai persiapkan negara tersebut untuk menghadapi konflik berkelanjutan. Apalagi negara tetangga di dekatnya Korea Utara gencar melakukan uji coba rudal balistik.
Baca Juga: Korea Utara Tembakkan Dua Rudal, Semenanjung Korea Memanas Lagi
Disamping itu klaim China atas Taiwan dan invasi Ukraina oleh tetangga barat Jepang, Rusia memicu ketakutan negara ini akan adanya ancaman perang.
Perdana Menteri Fumio Kishida bulan ini mengatakan pemerintahnya tidak akan menaikkan pajak untuk tahun fiskal berikutnya mulai 1 April 2023 tetapi akan menaikkannya secara bertahap menuju fiskal 2027 untuk mengamankan pendanaan guna meningkatkan anggaran pertahanan.
Dia mengatakan Jepang berada pada "titik balik dalam sejarah" dan ekspansi militer melalui pemotongan biaya dan kenaikan pajak adalah "jawaban saya atas berbagai tantangan keamanan yang kita hadapi".
Hampir 65% responden dalam survei Kyodo menentang kenaikan pajak untuk pengeluaran militer. Sementara sekitar 87% mengatakan penjelasan Kishida tentang perlunya menaikkan pajak tidak cukup.
Survei tersebut juga menunjukkan dukungan untuk pemerintahan Kishida tidak berubah dari bulan sebelumnya sebesar 33,1%, yang terburuk sejak diluncurkan pada Oktober tahun lalu.
Rencana pajak lima tahun pemerintah, yang dulunya tidak terpikirkan di Jepang yang pasifis, akan menjadikan negara itu pembelanja militer terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China, berdasarkan anggaran saat ini.
