Sumber: Reuters, Bloomberg | Editor: Uji Agung Santosa
ATHENA. Komisi Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF) mendorong Pemerintah Yunani menindak para wajib pajak yang melanggar pembayaran pajak dan menghindari membayar pajak. Tujuan tindakan itu adalah Beberapa wajib pajak yang menjadi incaran untuk menambal pemasukan negara tersebut antara lain dokter dan pengacara.
Dalam laporannya, Komisi Eropa dan IMF, mengatakan Yunani hanya mengumpulkan setengah utang pajak yang ditargetkan sebelumnya. Dua kreditur dunia tersebut telah menargetkan penarikan utang pajak atau tunggakan pajak senilai € 2 miliar. Sedangkan sejauh ini Yunani hanya mampu menarik pajak terutang sebesar € 1,1 miliar.
Jumlah penarikan pajak yang kecil menjadi alasan mengapa IMF dan Komisi Uni Eropa meminta Yunani meningkatkan upaya menarik pajak terutang. "Itu mengungkapkan kekhawatiran, pihak berwenang Yunani tak bersungguh-sungguh memerangi penggelapan pajak dari orang sangat kaya dan beberapa profesi bebas dengan risiko pembayaran pajak rendah," kata laporan IMF, seperti dikutip Reuters.
Upaya kurang sungguh-sungguh dalam mengumpulkan pajak, juga terlihat dari jumlah pemeriksaan pajak yang cenderung menurun. Sampai akhir September 2012, Yunani hanya memeriksa 440 tersangka wajib pajak kaya, kurang dari target 1.300 tersangka. Dalam laporannya, IMF dan Uni Eropa meminta Yunani fokus pada kasus yang paling mungkin menghasilkan dana. "Dokter dan pengacara adalah profesi paling baik untuk memulai," katanya.
UU pajak baru
Penggelapan pajak adalah salah satu kasus endemik yang dialami Pemerintah Yunani. Jika negara tersebut tidak sungguh-sungguh memerangi aksi penggelapan pajak, dikhawatirkan tidak mampu membayar bailout internasional senilai € 240 miliar. Bahkan, Yunani juga akan sulit menopang keuangan negara.
Negara yang dalam lima tahun ini ekonominya terus menyusut, sedang berjuang meningkatkan pendapatan negara dan menurunkan defisit fiskal. Caranya, menggenjot pajak dan memangkas anggaran belanja. Namun selama ini Yunani lebih banyak mengandalkan penarikan pajak dari kelas menengah yang sulit menyembunyikan pendapatannya dibanding orang-orang kaya.
Setelah reses Natal, Parlemen Yunani akan memutuskan undang-undang (UU) pajak baru. Dengan UU baru itu, Yunani diharapkan akan mampu mengumpulkan € 2,5 miliar selama dua tahun ke depan. Nilai itu menjadi bagian dari paket penghematan anggaran senilai € 13,5 miliar.
Dalam laporan Komisi Uni Eropa dan IMF juga menyebutkan, dua lembaga itu akan terus mendorong perbaikan administrasi dan penarikan pajak yang lebih adil di Yunani. Pembenahan pajak menjadi salah satu syarat restrukturisasi bailout.
Disebutkan, selama ini individu dan perusahaan di Yunani dirugikan atas berbagai utang pajak senilai € 53 miliar, hambir seperempat produk domestik bruto (PDB). Realisasi penarikan utang pajak hanya 15%-20% karena sejumlah besar kasus sudah tua dan banyak pengemplang pajak telah gulung tikar. Tahun lalu Yunani telah mengeluarkan daftar pengemplang pajak, dengan utang pajak terbesar dipegang perusahaan kereta api negara, OSE.
