Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Utusan khusus PBB di Myanmar, Christine Schraner Burgener, menyampaikan peringatan khusus di hadapan Dewan Keamanan PBB terkait gejolak politik di Myanmar. Menurutnya, pertumpahan darah akan segera terjadi.
Dilansir dari Reuters (1/4), Burgener yang hadir pada sesi Dewan Keamanan PBB mengingatkan bahwa pertumpahan darah di Myanmar akan segera terjadi karena tindakan militer terhadap pengunjuk anti-kudeta semakin keras.
Burgener yang mengawasi kondisi di Myanmar meminta Dewan Keamanan untuk segera bertindak sebelum kondisi menjadi semakin buruk.
"Pertimbangkan semua hal yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang pantas diterima rakyat Myanmar, dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia," kata Burgener, seperti dikutip Reuters.
Menurutnya dewan harus mempertimbangkan tindakan yang signifikan untuk mengendalikan keadaan karena pertumpahan darah sudah dekat.
Hingga saat ini setidaknya ada 521 warga sipil telah tewas dalam rangkaian unjuk rasa menentang kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari lalu. Pada hari Sabtu (27/3), ada 141 orang tewas dan tercatat sebagai hari paling berdarah selama kerusuhan pecah.
Baca Juga: Dua bulan, korban sipil yang tewas akibat kudeta Myanmar menembus angka 500
Konflik juga pecah di antara tentara dan pemberontak etnis di wilayah perbatasan. Ribuan warga perbatasan terpaksa melarikan diri ke Thailand untuk mencari perlindungan.
Menyadari kegentingan ini, Inggris mendesak pertemuan di markas besar PBB di New York sebagai tanggapan atas kekerasan yang memburuk di Myanmar.
"Tindakan kekerasan oleh militer ini sama sekali tidak dapat diterima dan membutuhkan pesan yang kuat dari komunitas internasional. Dewan Keamanan harus memainkan perannya", ungkap Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.
Dewan Keamanan PBB hingga saat ini telah mengeluarkan dua pernyataan resmi terkait gejolak keamanan di Myanmar. Pernyataan pertama mengungkapkan keprihatinan, sementara pernyataan kedua mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Meskipun demikian, dewan tidak menggunakan istilah "kudeta" dalam pernyataannya karena ditentang oleh China, Rusia, India dan Vietnam.
