Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Pasca konflik perang dagang di 2021, Amerika Serikat dan China tengah menggodok tarif baru baja dan aluminium. Ini sebagai upaya China memerangi emisi karbon dan memangkas kelebihan kapasitas.
Kerangka baru begitu penting, mengingat China sebagai penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Tarif ini juga bisa dikenakan ke negara penghasil polusi besar lainnya, mengutip Bloomberg pada Kamis (6/12)
Namun, gagasan yang muncul dalam pemerintahan Presiden Joe Biden itu masih dalam tahap awal dan belum diajukan secara resmi. Menurut orang-orang yang meminta untuk tidak disebutkan namanya menyatakan pembahasan ini tidak terbuka untuk umum.
Baca Juga: Perlambatan Ekonomi di China Berpengaruh Terhadap Prospek Ekonomi Asia
Kesepakatan serupa juga dilakukan AS dengan Uni Eropa (UE), termasuk secara spesifik tentang cara mengidentifikasi ambang batas untuk menerapkan tarif. Kemungkinan penerapannya, masih akan terjadi pada akhir 2023.
A”Kerangka kerja baru yang didasarkan pada perjanjian AS-UE ini akan diimplementasikan juga untuk tarif dengan China. Juga bisa diterapkan bagi produsen baja dan aluminium, serta negara-negara penghasil polusi besar lainnya,” ujar sumber tersebut.
Katherine Tai, perwakilan perdagangan AS mengusulkan gagasan tarif kepada pejabat UE pada akhir Oktober. Rencana tarif kemungkinan akan memperdalam perpecahan antara Beijing dan Washington, terutama pada saat kedua negara telah berkomitmen untuk bekerja sama memerangi perubahan iklim.
Tetapi pembicaraan antara AS dan UE untuk bersama-sama mengatasi krisis iklim merupakan tanda positif untuk hubungan dari negara yang terkena gangguan perdagangan. Termasuk undang-undang iklim khas Biden yang menurut negara-negara Eropa mendiskriminasi industri mereka
Tidak jelas otoritas hukum apa yang akan digunakan oleh pemerintahan Biden untuk menerapkan tarif baru. Seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa pertanyaan tersebut masih dikerjakan secara internal dan dalam pembicaraan dengan UE.
Baca Juga: IMF: Inflasi dan Perlambatan Ekonomi China Sangat Berisiko Bagi Asia
Serta dengan perwakilan industri dan Kongres. Gedung Putih juga berbicara dengan anggota parlemen tentang potensi otoritas baru, tambah orang itu.
Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan timnya mempresentasikan gagasan tersebut kepada Komisaris Eropa Valdis Dombrovskis dan lainnya di Praha pada akhir Oktober. Pejabat UE mengajukan beberapa pertanyaan pada saat itu, termasuk mengenai legalitas dan kesesuaian dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia.
Upaya perdagangan yang berfokus pada iklim oleh AS dan UE pertama kali diajukan pada Oktober 2021. Ini mencuat ketika kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan utama tentang tarif baja dan aluminium yang telah diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump dengan alasan keamanan nasional.
Salah satu pendekatan untuk potensi tarif baru adalah mengubah penyelidikan yang ada di bawah Pasal 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan. Belied ini berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk tugas Trump pada baja dan aluminium Eropa pada 2018.
Ini telah menjadi penyelidikan baru yang menargetkan emisi karbon. K. Itu akan memberi perlindungan hukum Gedung Putih untuk bergerak maju tanpa harus menunggu penyelidikan baru selesai, menurut orang lain.
Para pejabat AS juga masih mempertimbangkan tingkat tarif, atau tingkat tarif yang akan diterapkan ke negara lain, dan AS telah memberi tahu para pejabat UE bahwa mereka ingin perjanjian itu mengikat secara hukum, kata orang-orang itu.
Baca Juga: AS Cemas, China Diramal Bakal Memiliki 1.500 Hulu Ledak Nuklir di 2035
Negara-negara lain telah menyatakan minat untuk bergabung dalam pembicaraan tersebut. Tetapi kerangka kerja baru kemungkinan besar tidak akan memasukkan mereka pada awalnya.
Itu bisa berarti impor baja dan aluminium dari Jepang dan lainnya berisiko menjadi sasaran bea masuk baru. Namun, tujuannya adalah untuk membuka kesepakatan ke negara lain secepat mungkin.
“Selama mereka dapat memenuhi ambisi perjanjian tersebut,” kata satu orang yang mengetahui rencana tersebut.
Untuk pemerintahan Biden, perjanjian pertama dari jenisnya akan menjadi salah satu elemen dari apa yang digambarkan Gedung Putih sebagai kebijakan perdagangan yang berpusat pada pekerja, karena berfokus pada mempertahankan industri utama dan pekerjanya, baik di AS maupun di Eropa.
