kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45928,49   7,04   0.76%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

AS hentikan bantuan ekonomi senilai US$ 700 ke Sudan karena kudeta militer


Selasa, 26 Oktober 2021 / 14:14 WIB
AS hentikan bantuan ekonomi senilai US$ 700 ke Sudan karena kudeta militer
ILUSTRASI. Para pengunjuk rasa berkumpul selama kudeta militer di Khartoum, Sudan, 25 Oktober 2021.


Sumber: Sputnik News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat terpaksa menunda pengiriman bantuan ekonomi darurat ke Sudan senilai US$ 700 juta karena gejolak politik baru-baru ini berujung pada kudeta militer.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan mengatakan, AS mengutuk keras tindakan pasukan militer Sudan. "Kami dengan tegas menolak pembubaran pemerintah transisi yang dipimpin sipil dan institusi terkait dan menyerukan pemulihan segera," ungkap Blinken, seperti dikutip Sputnik News.

Sejalan dengan itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mendesak agar pemerintah transisi yang dipimpin oleh sipil harus segera dipulihkan karena itu benar-benar mewakili rakyat Sudan.

Sebagai respons atas kudeta militer di Sudan, Price menegaskan bahwa AS untuk sementara akan menghentikan bantuan ekonomi darurat ke negara Afrika tersebut.

"Tanggapan pertama AS adalah menghentikan sementara kiriman US$ 700 juta dalam bentuk bantuan darurat Dana Dukungan Ekonomi untuk Sudan. Dana itu dimaksudkan untuk mendukung transisi demokrasi negara itu," kata Price.

Baca Juga: Upaya kudeta di Sudan, perdana menteri dan pejabat tinggi ditangkap pihak militer

Saat ini sedang berupaya untuk membujuk militer Sudan, yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, untuk membebaskan semua pejabat pemerintah sipil, menahan diri dari kekerasan jika terjadi protes, dan memulihkan pemerintahan transisi yang dipimpin sipil.

Al-Burhan saat ini menyatakan keadaan darurat di seluruh negeri dan memerintahkan militer Sudan untuk aktif menjaga keamanan. Ia berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Juli 2023 dan menyerahkan pemerintahan ke pemerintah sipil.

Pada hari Senin (25/10) militer Sudan menangkap pejabat pemerintah sipil dan pemimpin politik, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Empat menteri kabinet, satu anggota sipil dari Dewan Penguasa yang berkuasa, dan beberapa gubernur negara bagian dan partai penguasa juga ditangkap.

Pada hari Selasa (26/10), ribuan orang ikut serta dalam aksi unjuk rasa menentang pengambilalihan militer di jalan-jalan Khartoum dan Omdurman. Mengutip Al Jazeera, pejabat kesehatan mengatakan sedikitnya 7 orang tewas akibat tembakan.

Selanjutnya: Unjuk rasa menolak kudeta militer pecah di Sudan, 7 orang tewas tertembak




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet

[X]
×