Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Pengadilan tinggi Malaysia memerintahkan mantan perdana menteri Najib Razak untuk memulai hukuman penjara 12 tahun pada Selasa (23/8/2022). Pengadilan memutuskan Najib bersalah atas tuduhan terkait skandal korupsi multi-miliar dolar di dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Melansir Reuters, Putusan Pengadilan Federal itu mengakhiri upaya banding yang diajukan Najib.
Selain menolak banding terakhir Najib, pengadilan juga menolak permintaannya untuk penangguhan hukuman.
"Pembelaan itu secara inheren tidak konsisten dan luar biasa sehingga tidak menimbulkan keraguan yang masuk akal atas kasus ini... Kami juga menemukan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berlebihan," kata Ketua Hakim Tengku Maimun Tuan Mat.
Dia menambahkan, "Majelis hakim dengan suara bulat menolak banding Najib."
Penyelidik mengatakan dana sekitar US$ 4,5 miliar dicuri dari 1MDB, yang didirikan bersama oleh Najib selama tahun pertamanya sebagai perdana menteri pada 2009. Dari jumlah tersebut, lebih dari US$ 1 miliar masuk ke rekening yang terkait dengan Najib.
Baca Juga: Jaksa Desak Pengadilan Malaysia Tegakkan Hukuman Penjara 12 Tahun untuk Najib Razak
Najib, yang mengenakan setelan jas dan dasi berwarna gelap, duduk di kursi terdakwa saat vonis dibacakan. Istrinya, Rosmah Mansor, yang juga menghadapi tuduhan korupsi, dan tiga anaknya duduk di belakangnya.
Berbicara di pengadilan beberapa saat sebelum putusan akhir disampaikan, Najib mengatakan dia adalah korban ketidakadilan.
"Perasaan terburuk yang saya rasakan adalah harus menyadari bahwa kekuatan peradilan disematkan kepada saya dengan cara yang paling tidak adil," kata Najib kepada pengadilan.
Petugas keamanan kemudian berkumpul di sekitar mantan perdana menteri berkacamata itu dan dia kemudian terlihat meninggalkan pengadilan dengan mobil hitam dengan pengawalan polisi.
Seorang pejabat pengadilan dan sumber yang dekat dengan Najib mengatakan, dia dibawa ke Penjara Kajang, sekitar 40 km dari ibu kota Kuala Lumpur.
"Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Najib akan dikenang karena banyak pengalaman pertamanya, perdana menteri pertama yang kalah dalam pemilihan umum, yang pertama dihukum," kata Adib Zalkapli, Direktur konsultan risiko politik BowerGroupAsia.
Putra bangsawan Melayu berpendidikan Inggris itu memegang jabatan perdana menteri dari 2009 hingga 2018, ketika kemarahan publik atas skandal korupsi membawa kekalahan dalam pemilihan, dan lusinan tuduhan korupsi diajukan pada bulan-bulan berikutnya.
Baca Juga: Pernyataan Pembuka Akan Didengar di Sidang Korupsi 1MDB Atas Eks Bankir Goldman Sachs
Najib, 69 tahun, dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang lebih rendah pada Juli 2020 atas pelanggaran pidana kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang karena secara ilegal menerima sekitar US$ 10 juta dari SRC International, bekas unit 1MDB. Dia kemudian keluar dari penjara dengan jaminan sambil menunggu sidang banding.
Mantan perdana menteri, yang mengaku tidak bersalah, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit (US$ 46,84 juta).
Skandal 1MDB yang meluas mendorong Departemen Kehakiman AS untuk membuka apa yang menjadi penyelidikan kleptokrasi terbesarnya.
Menurut tuntutan hukum AS, sejumlah penerima dana 1MDB, termasuk seorang pemodal buronan bernama Jho Low, menggunakan uang itu untuk membeli aset mewah dan real estate, lukisan Picasso, jet pribadi, superyacht, hotel, perhiasan, dan untuk membiayai film Hollywood 2013 "The Wolf of Wall Street".
Baca Juga: Masih terjerat korupsi, Najib Razak tetap ingin mencalonkan diri ke parlemen di 2023
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan putusan itu membuktikan kekuatan rakyat.
"Rakyat membuat keputusan pada 2018 untuk memastikan peradilan yang independen dan negara ini bersih dari suap. Keputusan itu memungkinkan proses dilakukan secara profesional," katanya.
Pengadilan sebelumnya telah menolak upaya terakhir Najib untuk mencegah putusan akhir dengan meminta pencopotan hakim agung dari panel.
Najib, yang menghadapi beberapa persidangan lagi atas tuduhan tersebut, secara konsisten membantah melakukan kesalahan.
Dia bisa mengajukan peninjauan kembali atas keputusan Pengadilan Federal, meskipun aplikasi semacam itu jarang berhasil. Dia juga bisa meminta pengampunan dari raja. Jika berhasil, dia bisa dibebaskan tanpa menjalani masa hukuman penjara selama 12 tahun penuh.
Tetapi hukuman itu berarti Najib akan kehilangan kursi parlemennya dan tidak dapat mengikuti pemilihan umum.
