Bantu Perangi Pandemi, Filipina Cabut Larangan Pembukaan Tambang Terbuka Baru

Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - MANILA. Filipina mencabut larangan empat tahun terhadap pembukaan tambang terbuka (open-pit) baru, dalam upaya merevitalisasi ekonomi yang babak belur akibat virus corona tapi dikecam para aktivis lingkungan.

Langkah tersebut membalikkan larangan yang Pemerintah Filipina berlakukan pada 2017, ketika menteri lingkungan saat itu menyalahkan sektor pertambangan atas kerusakan ekologi yang meluas.

Manila telah berbalik arah, mendorong investasi pertambangan untuk menopang pendapatan pemerintah ketika penguncian dan pembatasan Covid-19 merusak ekonomi Filipina.

Pada April lalu, Presiden Rodrigo Duterte, yang sebelumnya mengancam akan menutup sektor tambang sepenuhnya, mencabut larangan sembilan tahun atas kesepakatan pertambangan baru yang ditetapkan pendahulunya.

Baca Juga: Filipina Resmi Memesan Dua Kapal Perang Baru dari Korea Selatan Senilai US$ 556 juta

Wilfredo Moncano, Direktur Biro Pertambangan dan Geosains (MGB), mengatakan kepada AFP pada Rabu (29/12), Menteri Lingkungan Filipina Roy Cimatu telah menandatangani perintah untuk mencabut larangan penambangan terbuka.

"Kami menawarkan (industri) pertambangan sebagai kontributor potensial bagi pemulihan ekonomi," kata Moncano, seperti dikutip Channel News Asia.

"Begitu diproduksi secara komersial, inilah yang akan membantu membayar pinjaman kami untuk memerangi pandemi," ujarnya.

Salah satu pemasok bijih nikel terbesar di dunia

Moncano mengatakan, sembilan proyek pertambangan prospektif akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut. Dan, pemerintah bisa menghasilkan pajak dan royalti hingga 80 miliar peso (US$1,6 miliar) setiap tahun, begitu operasi komersial dimulai.

Penambangan terbuka secara langsung mengekstraksi mineral di tanah dan berbeda dari metode lain yang memerlukan terowongan atau penambangan bawah tanah.

Baca Juga: Senat Filipina Loloskan RUU yang Izinkan 100% Kepemilikan Asing di Telekomunikasi

Filipina adalah salah satu pemasok bijih nikel terbesar di dunia dan juga kaya akan tembaga dan emas. Tetapi, pemerintah memperkirakan, 95% sumber daya mineralnya masih belum dimanfaatkan.

Pendapatan pertambangan menyumbang kurang dari 1% dari PDB ke perekonomian tahun lalu, menurut data Pemerintah Filipina.

Kamar Pertambangan Filipina menyambut baik keputusan untuk mencabut larangan tersebut, dengan mengatakan "itu akan memungkinkan industri untuk berkontribusi lebih banyak untuk pemulihan ekonomi negara".

Tapi, para pendukung anti-pertambangan menyebutkan, keputusan tersebut  adalah "prioritas pembangunan yang picik dan salah tempat dari pemerintah".

"Sekali lagi, rezim Duterte lebih mengutamakan agenda ekonomi yang cacat dengan mengkategorikan pertambangan yang merusak sebagai industri penting sebagai bagian dari pemulihan pandemi," kata Aliansi untuk Mengakhiri Pertambangan dalam sebuah pernyataan.