Sumber: South China Morning Post,Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Sementara dalam diktum kelima, dijelaskan bahwa pembiayaan, termasuk biaya perawatan bagi kasus suspek yang dilaporkan sebelum keputusan Menkes mulai berlaku dengan mengacu pada pembiayaan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mengapa harus ditanggung negara?
Profesor Dirk Pfeiffer, ketua One Health di Universitas Jockey Club di Universitas Kedokteran Hewan dan Ilmu Hayati, mengatakan kemampuan terkait biaya akan menghambat upaya pengendalian epidemi.
Baca Juga: Duh, WHO peringatkan ancaman pandemi virus corona menjadi sangat nyata
“Jelas, di mana pun Anda harus membayar untuk perawatan kesehatan, individu dengan gejala ringan pada kelompok berpenghasilan rendah akan ragu untuk mengunjungi fasilitas perawatan kesehatan, dan itu mungkin juga terjadi pada beberapa individu dengan penyakit parah. Perilaku ini akan memperpanjang epidemi, ”kata Pfeiffer.
Namun, dia mengatakan, pengujian yang dilakukan secara agresif tidak realistis di sebagian besar negara. Jarak sosial akan terus menjadi langkah mitigasi risiko yang paling penting.
Baca Juga: Jadi episentrum baru penyebaran corona, Indonesia tutup penerbangan dari Italia
“Saya pikir pengujian skala besar tidak realistis di sebagian besar negara karena banyaknya tes yang diperlukan. Bahkan jika memungkinkan, hal itu tidak akan memberantas virus dari populasi. Oleh karena itu, pengujian harus tetap berbasis risiko, fokus, misalnya, pada mereka yang kontak dengan kasus yang diketahui," katanya.
