Benjamin Netanyahu Didesak untuk Segera Mencaplok Tepi Barat Palestina

Kamis, 03 Juli 2025 / 06:53 WIB

ILUSTRASI. Seorang pria yang memegang bendera Palestina berdiri di depan kendaraan militer Israel selama serangan Israel di Tulkarm, di Tepi Barat yang diduduki Israel, 3 September 2024. REUTERS/Mohammed Torokman

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Para pejabat Israel dari Partai Likud mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera menganeksasi wilayah Tepi Barat Palestina.

Petisi yang berisi desakan tersebut telah ditandatangani oleh 15 menteri kabinet dan Amir Ohana, juru bicara Knesset atau parlemen Israel.

Dilansir dari Reuters, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, yang merupakan pejabat kepercayaan Netanyahu, belum menandatangani petisi tersebut. Dermer diketahui sedang berada di Washington sejak Senin (30/6) untuk berunding tentang Iran dan Gaza.

Dalam petisi yang disusun, para pejabat Partai Likud mendesak Netanyahu untuk segera menerapkan kedaulatan dan hukum Israel di wilayah Tepi Barat. Mereka menggunakan istilah Yudea dan Samaria sebagai pengganti Tepi Barat.

"Kami para menteri dan anggota Knesset menyerukan penerapan kedaulatan dan hukum Israel segera di Yudea dan Samaria," tulis para kader Partai Likud.

Petisi tersebut juga mengutip pencapaian terkini Israel terhadap Iran dan sekutu Iran, serta peluang yang diberikan oleh kemitraan strategis dengan AS dan dukungan Donald Trump.

Bersikap layaknya korban, para pejabat tersebut lagi-lagi menyoroti serangan kecil Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 sebagai aksi yang menimbulkan ancaman eksistensial bagi Israel.

"Tugas harus diselesaikan, ancaman eksistensial dari dalam harus disingkirkan, dan pembantaian lain di jantung negara harus dicegah," bunyi petisi tersebut.

Orang-orang Israel mulai menduduki wilayah Tepi Barat Palestina secara sepihak pada tahun 1967. Saat itu, pemerintah Israel mengirim sekitar 230.000 warga sipil Yahudi ke 145 permukiman di Tepi Barat dan Gaza, serta ratusan titik lainnya.

Sebagian besar negara menganggap permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang banyak di antaranya memisahkan komunitas Palestina satu sama lain, sebagai pelanggaran hukum internasional.

Politisi pro-pemukim Israel menjadi semakin berani sejak Trump kembali berkantor di Gedung Putih. Mereka juga mendukung penuh rencana Trump untuk "memindahkan" penduduk Gaza ke wilayah lain selama wilayah itu dibangun kembali.

Tonton: AS dan Israel Kecele, Proyek Nuklir Iran Dipastikan Lanjut Pasca Serangan