Sumber: South China Morning Post | Editor: Noverius Laoli
“CMC sekarang secara resmi bertugas membuat kebijakan dan prinsip pertahanan nasional, sedangkan Dewan Negara hanya menjadi badan pelaksana untuk memberikan dukungan kepada militer,” kata Zeng, yang juga pensiunan letnan kolonel PLA.
“Ini sangat kontras jika dibandingkan dengan negara maju seperti Israel, Jerman, dan Prancis, yang lebih memilih menempatkan angkatan bersenjata mereka di bawah kepemimpinan sipil. Bahkan di AS, kementerian pertahanan yang dipimpin sipil memainkan peran yang lebih penting daripada petinggi militer mereka, Kepala Staf Gabungan. "
Pakar militer yang berbasis di Taipei Chi Le-yi mengatakan amandemen yang menyoroti penggunaan angkatan bersenjata untuk menekan gangguan nasional akan digunakan untuk menargetkan pasukan yang condong ke kemerdekaan di Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.
Baca Juga: Kapal Induk Inggris bakal ke Laut China Selatan, begini respons China
Chi mengatakan tujuan akhir dari undang-undang pertahanan yang diamandemen dapat dilihat sebagai tanggapan terbaru Beijing terhadap kebijakan AS tentang penahanan strategis komprehensif atas China yang sedang bangkit.
"Partai Komunis China sekarang memiliki kesadaran krisis yang kuat karena menghadapi berbagai tantangan keamanan baru, mendorong PLA untuk membuat kebijakan pertahanan baru segera setelah menyelesaikan pembentukan sistem komando dan koordinasi top-down di bawah kepemimpinan Xi," kata Chi.
"Revisi undang-undang juga merupakan panggilan pertempuran simbolis oleh partai untuk memperingatkan semua orang China agar siap tempur untuk mobilisasi pertahanan nasional, yang belum pernah dilakukan partai sejak [berkuasa] pada tahun 1949."
Amandemen tersebut disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional pada 26 Desember, setelah dua tahun pembahasan. Tiga pasal dihapus, lebih dari 50 diubah, sementara ada enam tambahan. Dalam konferensi pers sebelumnya pada bulan Desember, juru bicara biro urusan legislatif CMC mengatakan perubahan tersebut memberi PLA arah yang jelas dalam tujuan modernisasi dan pembangunannya.
