Sumber: South China Morning Post | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Ada harapan baru perdamaian akan segera tercipta di Laut China Selatan. Pasalnya, selang tiga minggu setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan posisi negaranya di Laut China Selatan, Beijing memanggil para diplomat dari 10 negara Asia Tenggara untuk bertemu guna menyampaikan kekhawatirannya tentang semakin tingginya risiko konflik di wilayah perairan yang diperebutkan.
Melansir South China Morning Post, selama pertemuan di Beijing pada awal Agustus, seorang pejabat China yang bertanggung jawab atas urusan maritim dan perbatasan mengungkapkan keprihatinan Beijing atas "risiko tinggi" dari aktivitas militer oleh "negara-negara non-regional", ungkapan yang sering digunakan China saat membahas peran AS di Asia.
Pejabat China itu meminta anggota Association of South-East Asian Nations (ASEAN) untuk bekerjasama dengan Beijing.
Baca Juga: Ambisi China melebarkan kekuatan militernya hingga Singapura, Vietnam dan Indonesia
Sumber South China Morning Post mengatakan, pejabat itu mengatakan mereka harus melanjutkan negosiasi kode etik untuk Laut China Selatan secepat mungkin "untuk menunjukkan beberapa kemajuan", dan bahwa China tidak ingin proses tersebut "dibajak" oleh negara-negara yang bukan bagian dari negosiasi.
"(Pejabat itu) tidak mengatakan kepada siapa China ingin menunjukkan kemajuan, tetapi jelas bahwa itu adalah AS," kata salah satu orang.
Baca Juga: China bakal gelar latihan militer skala besar di Pulau Hainan selama 6 hari
Para diplomat ASEAN percaya pertemuan itu menggarisbawahi keinginan Beijing untuk menjaga agar para tetangga Asia akan lebih dekat ke sisi China dan mendorong Washington keluar dari wilayah laut China Selatan. Apalagi setelah pemerintahan Trump mengisyaratkan pendekatan yang lebih keras terhadap apa yang disebutnya klaim "tidak sah" Beijing di Laut China Selatan.
Mereka juga mengatakan bahwa Beijing baru-baru ini menunjukkan lebih banyak kesediaan untuk membahas cara-cara dalam menyelesaikan perselisihan Laut China Selatan, sebuah masalah yang berusaha disingkirkan untuk fokus pada kerja sama ekonomi bilateral.
Kementerian luar negeri China mengatakan pada hari Jumat bahwa departemen terkait telah mempertahankan "komunikasi normal" dengan para diplomat Asean di China, tetapi tidak akan menjelaskan lebih lanjut.
Selama lebih dari dua dekade, China dan negara-negara anggota Asean telah membahas potensi kode etik untuk mengelola sengketa teritorial mereka di jalur perairan strategis. Diperkirakan perdagangan pelayaran internasional senilai US$ 3,4 triliun melewati kawasan itu setiap tahun.
Klaim China atas hampir semua Laut China Selatan diperebutkan dengan tajam oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan.
Baca Juga: Kapal pengawas RI tangkap dua kapal Vietnam di Natuna
China dan ASEAN menetapkan Deklarasi yang tidak mengikat tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) pada tahun 2002, tetapi tidak secara resmi diadopsi hingga 2011.
Mereka memulai negosiasi untuk kode etik yang seharusnya mengikat pada tahun 2013, dan pada tahun 2018 mencapai kesepakatan tentang "Teks Negosiasi Draf Tunggal" yang akan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi jika terjadi sengketa.
Selama KTT ASEAN-China pada November 2019, Perdana Menteri China Li Keqiang mengumumkan bahwa pembacaan pertama telah selesai dan Beijing mengusulkan batas waktu tiga tahun untuk menyelesaikan kode tersebut pada tahun 2021.
Baca Juga: Korea Selatan dan China mengadakan pembicaraan tingkat tinggi terkait Covid-19
Tetapi tidak banyak kemajuan yang dicapai sejak itu, dan negosiasi semakin berlarut-larut karena pandemi virus corona. Sebelum wabah, ASEAN dan China telah menjadwalkan serangkaian pertemuan untuk negosiasi, pertama di Brunei pada bulan Februari, diikuti oleh negara lain di Filipina pada Mei, Indonesia pada Agustus, dan China pada Oktober.
Dalam pertemuan pada hari Kamis dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Hainan, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa China siap untuk bekerja dengan negara-negara Asean untuk memastikan kesimpulan awal dari kode etik.
