Sumber: ABC News | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Sejumlah pemerintah kota di China mengeluarkan pemberitahuan publik yang mengancam akan membatasi jutaan warga yang belum menerima vaksin Covid-19 untuk memasuki ruang publik. Hal tersebut menimbulkan polemik di media sosial
Melansir abc.net.au, beberapa kota kecil di provinsi Jiangxi, Shanxi, Zhejiang, Fujian dan Hebei mengumumkan bahwa jika warga tidak mendapatkan suntikan vaksin, mereka kemungkinan besar akan dilarang memasuki sekolah, penitipan anak, supermarket, gedung pemerintah, rumah sakit, hotel, bank, orang tua, fasilitas perawatan, pasar basah dan tempat milik pemerintah.
Pemerintah daerah ini mengatakan para pejabat akan memberikan penekanan kuat pada pemantauan non-penerima vaksin, yang diharuskan untuk mendapatkan surat pengecualian dari rumah sakit.
Kebijakan ini memicu peperangan di media sosial China. Beberapa setuju, mengatakan bahwa mendapatkan vaksinasi adalah manfaat sosial yang besar yang diberikan oleh pemerintah.
Baca Juga: WHO: China harus sediakan data mentah tentang asal mula pandemi
Sementara, sebagian lain percaya bahwa pejabat pemerintah daerah terlalu bersemangat untuk mencapai target vaksin dengan mengeluarkan peringatan dan ancaman kepada orang-orang yang belum divaksinasi.
Pada April lalu, pihak berwenang China meminta semua tingkat pemerintahan untuk tidak memaksa orang untuk mendapatkan vaksinasi. Sebagai gantinya, mereka harus mendorong orang dengan memberikan hadiah dan voucher diskon belanja.
Menurut situs web resmi pengadilan hukum Tiongkok, adalah ilegal untuk melucuti hak orang untuk memilih vaksin Covid-19, dan juga mendesak para pejabat untuk menghindari menciptakan antagonisme dan perlawanan.
Baca Juga: Amankah Vaksin Sinopharm Aman Bagi Ibu Menyusui atau Hamil, Ini Penjelasan WHO
Warga yang berusia di bawah 18 tahun tidak perlu divaksinasi.
Kode QR diberikan kepada orang-orang untuk membuktikan bahwa mereka telah divaksinasi, sementara yang lain dikeluarkan setelah tes Covid-19 negatif.
Abc.net.au yang mengutip media pemerintah China mengatakan, sejumlah pemerintah daerah telah mencabut pembatasan bagi orang-orang yang belum mendapat suntikan. Sementara sebagian lain tetap dengan kebijakan awal mereka.
