Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - PBB. China dan Rusia menuduh Amerika Serikat atau AS memicu ketegangan di Semenanjung Korea selama pertemuan penting PBB untuk menjelaskan keputusan mereka untuk memveto sanksi global baru atas peluncuran rudal balistik baru Korea Selatan.
Zhang Jun, Duta Besar China untuk PBB, mengatakan di hadapan Majelis Umum pada Rabu (8/6), ketegangan di Semenanjung Korea telah "berkembang seperti sekarang ini, terutama karena kegagalan kebijakan AS".
Dia pun mendorong Washington untuk mengambil tindakan dan mengajukan permohonan agar sanksi atas Korea Utara dicabut.
"Ada banyak hal yang bisa dilakukan AS, seperti melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara di area tertentu, dan mengakhiri latihan militer bersama (dengan Korea Selatan), katanya.
Baca Juga: Unjuk Kekuatan ke Korea Utara, Korea Selatan dan AS Terbangkan 20 Pesawat Tempur
"Kuncinya adalah mengambil tindakan, bukan hanya berbicara tentang kesiapannya untuk berdialog tanpa prasyarat," kata Zhang, seperti dikutip Al Jazeera.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva juga menyerukan agar sanksi atas Korea Utara dicabut.
Menurutnya, Korea Utara membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan, dan Barat harus berhenti menyalahkan Pyongyang atas ketegangan tersebut.
Sesi Rabu dari 193 anggota Majelis Umum PBB adalah yang pertama, di mana anggota tetap Dewan Keamanan harus menjelaskan penggunaan hak veto mereka, sebuah langkah yang dibutuhkan berdasarkan resolusi yang diadopsi pada 26 April lalu.
Baca Juga: AS: Bakal Ada Respons Cepat dan Kuat jika Korea Utara Uji Coba Bom Nuklir
Veto China dan Rusia di Korea Utara bulan lalu secara terbuka memecah Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak mulai menghukum Pyongyang dengan sanksi pada 2006.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB Jeffrey DeLaurentis menolak tuduhan China dan Rusia, dan mempertanyakan apakah Beijing dan Moskow telah meningkatkan kemitraan strategis "tanpa batas" di atas keamanan global dengan memveto sanksi Korea Utara.
"Kami berharap, veto ini bukan cerminan dari kemitraan itu," kata DeLaurentis, berbicara di hadapan Majelis Umum setelah China dan Rusia, seperti dilansir Al Jazeera.
"Penjelasan mereka untuk menggunakan hak veto tidak cukup, tidak kredibel, dan tidak meyakinkan. Hak veto tidak dikerahkan untuk melayani keselamatan dan keamanan kolektif kita," tegasnya.
