Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Konflik antara Korea Selatan dan Jepang kian memanas. Perusahaan dana pensiun pelat merah Korea Selatan sedang mengkaji untuk menarik investasinya di perusahaan-perusahaan Negeri Sakura yang terlibat dalam kejahatan perang.
Dana pensiun Korea Selatan tercatat berinvestasi senilai 1,23 triliun won atau sekitar US$ 1,1 miliar di 75 perusahaan Jepang per akhir 2018.
Investasi itu termasuk diantaranya di perusahaan yang memiliki nama besar seperti Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic, Toshiba, dan Toyota Motor.
Perusahaan BUMN Korea Selatan itu akan membatalkan investasinya jika perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam kejahatan perang pada saat penjajahan Jepang di negara itu.
Kepada Financial Times, Senin (12/8), Kim Sun-joo Kepala South Korea's National Pension Service (NPS) mengatakan, pihaknya sedang dalam proses mengadopsi pedoman baru dalam melakukan investasi yang bertanggung jawab dan mengkaji untuk mengeluarkan perusahaan Jepang yang terlibat kejahatan perang di Korea Selatan dalam daftar investasi mereka.
Baca Juga: Kini giliran Korea Selatan mencoret Jepang dari daftar putih perdagangan jalur cepat
"Untuk melakukan itu, kami perlu mengembangkan defenisi yang jelas mengenai war crime companies, apakah mereka benar-benar terlibat dalam kejahatan perang itu," jelas Kim.
Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba, dan Toyota Motor menolak mengomentari penyelidikan Korea Selatan tersebut.
Sementara Panasonic enggan menanggapi permintaan komentar dari Financial Times.
NPS merupakan perusahaan dana pensiun milik negara terbesar ketiga di dunia. Perusahaan dengan dana kelolaan mencapai 700 triliun won lebih atau sekitar US$ 580 miliar itu mendefinisikan perusahaan kejahatan perang sebagai kelompok yang menyediakan peralatan militer dan tenaga kerja untuk upaya Jepang selama perang dunia kedua.
Kajian yang dilakukan NPS tersebut muncul seiring dengan hubungan Tokyo dan Seoul berada dalam titik terendah dalam beberapa dekade terakhir.
Baca Juga: Menyikapi perang mata uang, analis ini sarankan investor untuk defensif
Warga Korea Selatan telah lama memiliki dendam kepada Jepang atas penjajahan Jepang yang berlangsung pada 1910-1945. Hal itu terutama karena pemberlakuan kerja paksa dan perbudakan seks yang dilakukan terhadap wanita-wanita Korsel.
Ketegangan terbaru muncul dari putusan pengadilan Korea Selatan pada 2018 yang memungkinkan klaim individu atas perbudakan masa perang dilakukan terhadap perusahaan Jepang.
Sementara Pemerintah Jepang mengatakan klaim kompensasi seperti itu telah diselesaikan berdasarkan ketentuan perjanjian tahun 1965 dan telah membayakan US$ 500 juta kepada pemerintah Korea Selatan dalam bentuk bantuan dan pinjaman pada saat itu.
Menyusul keputusan pengadilan dan upaya gagal untuk membawa Seoul ke arbitrase, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah memberlakukan pemeriksaan lebih ketat pada ekspor bahan dan komponen utama ke Korea Selatan.
Itu tentu sebuah langkah yang mengancam ekonomi Korea Selatan karena dengan berpotensi mengganggu produksi di antara produsen elektronik.
Tindakan Tokyo telah dianggap sebagai pembalasan oleh pemerintah di Seoul. Perselisihan telah memicu boikot barang-barang buatan Jepang di seluruh Korea Selatan dan mendorong panggilan dari beberapa politisi untuk NPS untuk membuang sebagian investasinya di Jepang.
Kim melanjutkan, kajian untuk menarik penempatan investasi di perusahaan-perusahaan Jepang yang terlibat kejahatan perang tersebut bukan atas permintaan dari administrasi pemerintahan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.
“Sejauh ini, saya belum menerima tekanan dari pemerintah dalam mengelola dana. Ini adalah filosofi yang jelas dari administrasi Bulan dan prinsip perusahaan saya, ”Tandas Kim.
