Sumber: Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
BANGKOK. Perdana Menteri Thailand Somchai Wongsawat akhirnya menyerah juga atas keputusan Mahkamah Konstitusional. Ia akhirnya memutuskan untuk mundur setelah hanya beberapa bulan memimpin Negeri Gajah Putih itu. Selama ia menjabat sebagai PM, aksi demonstrasi tak pernah berhenti dan akhirnya mencapai titik puncak dengan didudukinya bandara internasional Thailand.
Dengan pengunduran diri Wongsawat tersebut, berarti, sudah dua kali dalam tiga bulan terakhir ini Mahkamah Konstitusional Thailand memecat perdana menteri. Wongsawat sendiri mengatakan menerima keputusan tersebut dan akan menunjuk seorang deputi untuk mengambil alih kepemimpinannya.
Somchai juga mengatakan, ia sudah melakukan yang terbaik dan akan terus membantu para penentu kebijakan di partainya. Menurut Jurubicara People Power Party Suparat Narkbunnum, pihaknya sudah menunjuk Chavarat Charnvirakul sebagai perdana menteri sementara.
Meski demikian, ketika dikonfirmasikan mengenai hal ini, Chavarat belum mengetahui tentang penunjukan dirinya tersebut. “Sebagai deputi kedua perdana menteri, beberapa pihak mengatakan dirinya akan mengambil alih kursi panas tersebut, karena deputi pertama didiskualifikasi. Namun beberapa pihak lain bilang, semuanya terserah dari keputusan kabinet,” jelas Chavarat.
Keputusan ini disambut baik oleh para demonstran anti pemerintah. Kemarin, para pemimpin aksi mengadakan pertemuan darurat untuk memutuskan apakah mereka akan mengakhiri aksi pemblokiran dua bandara Bangkok yang sudah berlangsung selama delapan hari. Adanya blokade tersebut melumpuhkan sektor pariwisata Thailand yang saat ini memasuki peak season.
Meski demikian, bandara internasional Suvarnabhumi di Bangkok kemungkinan akan tetap ditutup hingga 16 Desember mendatang.
“Tidak semua orang setuju atas keputusan pengadilan ini. Tapi pihak pengadilan berharap seluruh pihak dapat menerima dengan lapang dada karena keputusan ini sudah sejalan dengan peraturan yang ada,” jelas Hakin Chat Chakaworn, pada saat pembacaan keputusan.
Krisis politik Thailand dipastikan akan memperparah kondisi perekonomian di negara itu. “Saat ini investor tengah berupaya meminimalkan risiko sejak terjadinya krisis finansial. Alhasil, banyak dari mereka yang lebih mencari lokasi yang aman untuk berinvestasi. Jika kondisi saat ini, mereka akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Thailand
Kondisi politik di negeri itu semakin bertambah buruk dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir,” jelas Robert Broadfoot, managing director of Political & Economic Risk Consultancy Ltd.
Terkait pelaksanaan pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN yang akan berlangsung pada pertengahan Desember ini, pengadilan juga memutuskan agar pemerintah menundanya. Menurut Menteri Luar Negeri Thailand Tharit Charungvat, kemungkinan pertemuan tersebut akan diadakan pada Maret 2009.
