Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - BEIJING/KAIRO - Faksi yang bertikai di Palestina termasuk pekjuang kemerdekaan Palestina Hamas dan Fatah telah bersepakat untuk bersama-sama membentuk pemerintah persatuan.
Menurut Pemerintah China, kesepakatan ini dicapai dalam pembicaraan yang diselenggarakan oleh China pada hari Selasa, 23 Juli 2024.
Kesepakatan yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan Palestina di Gaza pascaperang. Tetapi kesepakatan dari faksi-faksi di Palestina ini dengan cepat ditolak oleh tentara pendudukan illegal, Israel karena zionis terus berupaya untuk menghancurkan pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas.
Para analis mengatakan perjanjian kesepakatan antarfaksi di Palestina tersebut akan sulit untuk dilaksanakan.
Baca Juga: Hadirkan Film Agak Laen, Ernest Prakasa: Semoga Jadi Oase Di Tengah Kegaduhan Politik
Sebab masih ada komplikasi termasuk permusuhan yang mendalam antara faksi-faksi Palestina dan oposisi Barat terhadap peran pejuang Hamas dalam pemerintahan. Selain itu, tidak ada jadwal yang diumumkan untuk implementasi kesepakatan itu.
Deklarasi Beijing ditandatangani pada upacara penutupan dialog rekonsiliasi antara 14 faksi Palestina yang diadakan di ibu kota China, Beijing pada tanggal 21-23 Juli 2024.
Pertemuan pemimpin Palestina tersebut menandai upaya terbaru untuk menyembuhkan perpecahan nasional Palestina yang telah menentang semua upaya mediasi sejak tahun 2007, ketika kelompok Islam Hamas merebut Jalur Gaza dalam perang saudara singkat melawan kelompok Fatah.
Pertemuan itu diadakan di tengah upaya para mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah sembilan bulan perang antara Israel dan Hamas di Gaza.
Baca Juga: Harga Minyak Kembali Naik di Tengah Ketidakpastian Politik AS dan Timur Tengah
Salah satu poin penting kesepakatan adalah rencana “sehari setelahnya” – bagaimana daerah kantong yang dikelola Hamas akan diperintah setelah perang, yang dimulai pada 7 Oktober, melawan penjajah Israel berakhir.
Pejuang Hamas menyambut baik deklarasi tersebut, dengan mengatakan bahwa kesepakatan tersebut menciptakan “hambatan terhadap semua intervensi regional dan internasional yang berupaya untuk memaksakan kenyataan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Palestina”.
Namun belum ada komentar langsung dari gerakan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas di Tepi Barat yang juga diduduki Israel.
Pada bulan Maret, Mahmoud Abbas menunjuk pemerintahan baru Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin oleh salah satu sekutunya, Mohammad Mustafa.
Israel mengisyaratkan keberatannya, dengan Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan di media sosial X, bahwa Abbas mendukung "Hamas" alih-alih "menolak terorisme".
Baca Juga: Kredit Korporasi Akan Tetap Tumbuh Cantik di Tengah Tahun Politik
“Pada kenyataannya, hal ini tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan dihancurkan, dan Abbas akan mengawasi Gaza dari jauh. Keamanan Israel akan tetap berada di tangan Israel,” kata Katz.
Pejuang Kemerdekaan Palestina Hamas dikucilkan oleh negara-negara Barat sekutu Israel dan dicap sebagai kelompok teroris bahkan sebelum serangan ke Israel tanggal 7 Oktober.
Hamas sebelumnya mengatakan bahwa mereka mungkin tidak bersedia memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Gaza pascaperang dan telah mencari persetujuan dengan Fatah pada pemerintahan PA pascaperang yang teknokratis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tujuannya adalah untuk menghancurkan pejuang kemerdekaan Palestina Hamas yang dia tuding didukung Iran dan menentang keterlibatan mereka dalam pemerintahan Gaza pascaperang.
Pemerintahan sayap kanan Netanyahu, yang menolak upaya Palestina untuk mendirikan negara merdeka, juga keberatan dengan perubahan PA yang kembali memerintah Gaza – sebuah gagasan yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu Arabnya.
Baca Juga: Taiwan: 14 Pesawat Militer China Melewati Garis Tengah yang Sensitif
Hal yang paling menonjol dalam kesepakatan itu adalah rencana untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara seputar pemerintahan Gaza dan Tepi Barat pascaperang, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi.
Pejabat senior Hamas Hussam Badran mengatakan pemerintah persatuan juga akan mengawasi rekonstruksi dan mempersiapkan kondisi untuk pemilu.
Ashraf Aboulhoul, seorang spesialis urusan Palestina dan redaktur pelaksana surat kabar milik negara Mesir Al-Ahram, mengatakan deklarasi serupa sebelumnya belum dilaksanakan dan tidak akan ada yang terjadi tanpa persetujuan AS.
“Membentuk pemerintahan persatuan dengan Hamas ditolak oleh Amerika Serikat, Israel, dan Inggris. Ada konsensus di antara negara-negara tersebut untuk mengecualikan Hamas dari peran apa pun setelah perang,” kata Aboulhoul.
Mengabaikan pertemuan China sebagai “acara perayaan”, ia mengatakan “tidak mungkin menyelesaikan masalah antara faksi-faksi Palestina hanya dalam tiga hari”.
Meskipun demikian, perjanjian tersebut lebih lanjut menunjukkan pengaruh Beijing yang semakin besar di Timur Tengah, setelah negara tersebut menjadi perantara perjanjian damai antara musuh lama Arab Saudi dan Iran pada tahun lalu.
Para pejabat China telah meningkatkan advokasi bagi Palestina di forum internasional dalam beberapa bulan terakhir, menyerukan konferensi perdamaian Israel-Palestina berskala lebih besar dan jadwal khusus untuk menerapkan solusi dua negara.
Berita Terkait
China Sukses Paksa Nasabah Berinvestasi
