Dewan Keamanan PBB Gagalkan Resolusi AS dan Rusia soal Sahara Barat

Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - Rusia menggunakan hak veto terhadap rancangan resolusi AS mengenai Sahara Barat di Dewan Keamanan pada hari Jumat (30/10). Akibatnya, misi perdamaian PBB di wilayah tersebut tidak mendapatkan perpanjangan mandat, padahal masa tugasnya akan berakhir dalam satu hari lagi.

Resolusi tersebut sedianya akan memperpanjang misi selama satu tahun, sekaligus menetapkan rencana otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar perundingan untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama setengah abad, serta mengurangi komponen militernya.

Dewan Keamanan kemudian menolak rancangan resolusi tandingan dari Rusia yang juga bertujuan memperpanjang misi tersebut selama satu tahun. Rancangan itu hanya memperoleh tiga suara dukungan dan satu suara penolakan, sementara 11 anggota lainnya abstain, sehingga gagal mencapai sembilan suara dukungan yang diperlukan untuk disahkan.

Konfrontasi yang jarang terjadi ini mengancam masa depan misi yang selama beberapa dekade rutin diperpanjang oleh Dewan Keamanan.

Peristiwa ini juga memperdalam sengketa atas wilayah tersebut, yang sebagian besar dikuasai oleh Maroko namun diklaim oleh Front Polisario, kelompok yang didukung Aljazair dan menuntut kemerdekaan.

Istana Kerajaan Maroko menyambut baik kegagalan perpanjangan misi tersebut dan menyatakan bahwa personel serta peralatan misi PBB harus segera meninggalkan Sahara Barat dalam beberapa hari ke depan.

Maroko menegaskan tetap berkomitmen pada gencatan senjata di wilayah tersebut.

Jika Dewan Keamanan tidak menyepakati perpanjangan di saat-saat terakhir, mandat untuk Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (dikenal sebagai MINURSO) akan berakhir pada 31 Oktober.

Oxfam memperingatkan bahwa hilangnya misi ini dapat membahayakan para pengungsi.

Permusuhan dalam skala rendah terus berlanjut sejak Front Polisario menyatakan pada November 2020 bahwa mereka kembali melancarkan "perjuangan bersenjata".

Tahun lalu, Dewan Keamanan memberikan pukulan telak terhadap ambisi Front Polisario dengan mendukung usulan otonomi Maroko sebagai dasar penyelesaian konflik, serta meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk meninjau kembali misi perdamaian tersebut.

Rancangan resolusi AS yang gagal disahkan itu melangkah lebih jauh dengan menghapus referensi mengenai "referendum" dari nama misi tersebut, dan mengubahnya menjadi Misi PBB di Sahara Barat (MINUSO).

Menyusul pemungutan suara tersebut, Duta Besar AS Michael Waltz menyatakan bahwa referendum tidak pernah terlaksana karena adanya perselisihan yang telah berlangsung lama mengenai kriteria kelayakan pemilih.

"Para pejabat PBB telah menyampaikan kenyataan ini kepada kita selama 30 tahun," ujarnya.

"Sayangnya, beberapa anggota Dewan ini telah menggunakan hak veto mereka untuk mempertahankan huruf 'R'—yang merujuk pada referendum—dalam nama misi tersebut, padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah tidak lagi bersiap untuk menyelenggarakan pemungutan suara semacam itu selama beberapa dekade," tambahnya.

Prancis dan Inggris bersama dengan 9 anggota tidak tetap, mendukung resolusi yang diajukan Amerika Serikat serta rencana otonomi dari Maroko.

Misi dalam risiko

Rusia menyatakan bahwa draf resolusi AS tersebut melangkah terlalu jauh dalam mendukung posisi Maroko terkait wilayah yang dipersengketakan itu.

"Kami menekankan fakta bahwa Dewan Keamanan tidak dapat secara otomatis menentukan terlebih dahulu masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan," kata utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

"Dewan Keamanan tidak boleh memberikan restu pada pendekatan yang sepihak seperti ini. Oleh karena itu, kami terpaksa menghalangi pengesahan draf tersebut," ujarnya.

Menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB, misi yang ditugaskan untuk menyelenggarakan referendum sebagai bagian dari gencatan senjata yang ditengahi PBB ini diperkirakan akan menelan biaya 62 juta dolar AS pada tahun fiskal yang dimulai sejak Juni tahun ini.

"Hilangnya fungsi pemantauan dan de-eskalasi oleh MINURSO berisiko merusak keamanan dan stabilitas, yang akan berdampak serius bagi warga sipil serta prospek penyelesaian secara damai," ungkap Oxfam menanggapi hasil pemungutan suara tersebut.

Meskipun sebagian besar penduduk Sahara (Sahrawi) tinggal di wilayah Sahara Barat yang dikuasai Maroko, puluhan ribu lainnya diperkirakan tinggal di kamp-kamp pengungsi yang dikelola oleh kelompok Polisario di Aljazair.

Resolusi AS yang diveto tersebut memuat seruan untuk melakukan sensus terhadap para pengungsi.

Hari persatuan

Istana Kerajaan Maroko menyatakan bahwa tidak diperpanjangnya misi tersebut merupakan perkembangan yang signifikan dan bahwa hal ini berarti isu Sahara Barat seharusnya tidak lagi dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan.

"Tidak diperpanjangnya mandat MINURSO secara jelas berarti bahwa keberadaan misi tersebut di provinsi-provinsi selatan Kerajaan termasuk personel, kendaraan, peralatan, dan simbol-simbolnya harus diakhiri dalam beberapa hari mendatang," demikian pernyataan dari pihak istana.

Di Laayoune, kota terbesar di Sahara Barat, jalan-jalan dihiasi dengan bendera Maroko dan lampu-lampu dalam rangka persiapan perayaan "Hari Persatuan"—sebuah hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah tahun lalu untuk memperingati pemungutan suara Dewan Keamanan PBB yang berlangsung pada 31 Oktober tahun lalu.

Pada hari Rabu, kelompok Polisario menggelar unjuk rasa di kamp Smara, dekat kota Tindouf di Aljazair bagian selatan.

Ratusan pria dan wanita, sambil mengibarkan bendera Republik Demokratik Arab Sahrawi berkumpul di dekat para pejuang Polisario yang mengenakan seragam militer. Mereka membawa papan bertuliskan slogan-slogan seperti, "Tolak rencana otonomi Maroko. Dukung hak untuk menentukan nasib sendiri."