/2023/04/06/782042359.jpg "Sekjen PBB Tegaskan Iuran AS kepada PBB Wajib Dibayar, Tak Bisa Dinegosiasikan")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menegaskan bahwa kewajiban pembayaran iuran oleh Amerika Serikat kepada organisasi tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan.
Pernyataan ini disampaikan di tengah laporan bahwa Washington menetapkan sejumlah syarat untuk mencairkan dana yang tertunggak.
Mengutip laporan kantor berita pembangunan Devex, disebutkan bahwa pemerintah AS mengajukan sembilan reformasi cepat (quick-hit reforms) sebagai prasyarat pencairan dana tambahan. Reformasi tersebut mencakup pemangkasan biaya operasional serta langkah-langkah untuk membatasi pengaruh China di lingkungan PBB.
"Uang yang kita bicarakan ini disebut sebagai kontribusi wajib (assessed contributions)," ujar Guterres kepada wartawan. "Kontribusi wajib adalah kewajiban negara-negara anggota. Hal tersebut tidak dapat dinegosiasikan."
Guterres menjelaskan bahwa iuran wajib tersebut merupakan kewajiban setiap negara anggota dan tidak dapat dikaitkan dengan negosiasi politik atau syarat tertentu. Ia juga menegaskan bahwa upaya reformasi organisasi tetap berjalan, namun tidak boleh dicampuradukkan dengan kewajiban pembayaran iuran.
Baca Juga: Warren Buffett Lepas Peran CEO, Sorotan Beralih ke Greg Abel di Berkshire
Pemimpin PBB itu menyebut organisasinya akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. "untuk memastikan bahwa kita menjadikan organisasi ini seefektif mungkin, seefisien mungkin dari segi biaya, serta mampu memberikan hasil bagi masyarakat yang kita layani," katanya.
Namun demikian, ia menekankan, "Namun, ini adalah dua hal yang terpisah." merujuk pada perbedaan antara reformasi kelembagaan dan kewajiban finansial negara anggota.
Menurut laporan Devex, sejumlah tuntutan penghematan yang diajukan AS meliputi reformasi sistem pensiun PBB, penghapusan perjalanan bisnis kelas atas untuk sebagian pejabat senior dan seluruh staf tingkat menengah, serta pemangkasan tambahan pada jajaran pejabat tinggi PBB.
Selain itu, AS juga mendorong pengurangan hingga 10% pada misi penjaga perdamaian yang dinilai tidak efektif.
Tak hanya itu, AS disebut meminta pembatasan akses China terhadap dana diskresioner di kantor Sekretaris Jenderal PBB yang nilainya mencapai puluhan juta dolar per tahun. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Washington untuk menahan pengaruh Beijing di tubuh organisasi internasional tersebut.
Baca Juga: Ekonomi Iran Tertekan Akibat Konflik, Namun Masih Bertahan di Tengah Blokade AS
Hingga kini, misi AS di PBB belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut. Namun, pemerintah AS berulang kali menegaskan komitmennya untuk terus menekan PBB agar melakukan reformasi, terutama setelah menarik diri dari puluhan badan PBB tahun ini dan memangkas pendanaan dalam jumlah besar pada tahun sebelumnya.
Pada Januari lalu, Guterres telah memperingatkan bahwa PBB menghadapi risiko “imminent financial collapse” akibat tunggakan iuran yang belum dibayarkan, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat.
Pada Februari, PBB menyebutkan bahwa AS baru membayar sekitar US$160 juta dari total lebih dari US$4 miliar kewajiban yang masih tertunggak kepada organisasi tersebut.
