/2026/03/02/1555794663.jpg "China & Rusia Veto Resolusi PBB Soal Perlindungan di Selat Hormuz, AS Meradang")
Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Pada Selasa (7/4/2026), China dan Rusia memveto resolusi PBB yang mendorong negara-negara untuk mengoordinasikan upaya melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz. Keduanya menilai langkah itu bias terhadap Iran.
Sementara itu, duta besar Washington untuk PBB menyerukan “negara-negara yang bertanggung jawab” agar bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengamankan jalur perairan tersebut.
Reuters melaporkan, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara melakukan pemungutan suara, dengan hasil 11 negara mendukung resolusi yang diajukan Bahrain, dua menolak, yakni China dan Rusia, serta dua abstain.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam bahwa “seluruh peradaban akan mati malam ini” ketika Iran tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerima ultimatum Trump untuk membuka Selat Hormuz paling lambat Selasa malam waktu Washington.
Harga minyak melonjak sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari, memicu konflik yang telah berlangsung lebih dari lima minggu. Sementara Teheran sebagian besar menutup Selat Hormuz yang sebelumnya menjadi jalur sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.
“Rancangan resolusi ini tidak diadopsi, karena adanya suara negatif dari anggota tetap Dewan,” kata Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani.
Baca Juga: UPDATE: Trump Setuju Tangguhkan Pemboman Atas Iran selama 2 Minggu!
Dubes AS Mengecam Veto
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengecam veto Rusia dan China. Ia menyebut langkah tersebut sebagai “titik terendah baru”, karena penutupan selat oleh Iran menghambat bantuan medis dan pasokan menuju krisis kemanusiaan di Kongo, Sudan, dan Gaza.
“Tidak seorang pun seharusnya menoleransi itu. Mereka menodongkan senjata ke perekonomian global. Namun hari ini, Rusia dan China menoleransinya. Mereka memihak rezim yang berupaya mengintimidasi negara-negara Teluk agar tunduk, bahkan ketika rezim itu menindas rakyatnya sendiri,” ujar Waltz.
Waltz mengatakan Iran bisa memilih membuka kembali selat, mencari perdamaian, dan menebus kesalahan.
Ia menambahkan, “Namun sampai saat itu dan setelahnya, kami menyerukan negara-negara yang bertanggung jawab untuk bergabung dengan kami dalam mengamankan Selat Hormuz, melindunginya, memastikan selat itu tetap terbuka bagi perdagangan yang sah, barang-barang kemanusiaan, serta pergerakan bebas barang dunia.”
Prancis juga menyayangkan veto tersebut.
“Tujuannya adalah mendorong langkah-langkah yang benar-benar defensif dan murni untuk menjamin keamanan serta keselamatan selat, tanpa memicu eskalasi,” kata Duta Besar Prancis untuk PBB, Jerome Bonnafont.
Rusia dan China Menilai Teks Resolusi Bias
Rusia dan China mengatakan resolusi tersebut bias terhadap Iran. Utusan China untuk PBB, Fu Cong, mengatakan mengadopsi rancangan seperti itu ketika AS sedang mengancam kelangsungan sebuah “peradaban” akan mengirimkan pesan yang salah.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengatakan Rusia dan China sedang mengusulkan resolusi alternatif terkait situasi di Timur Tengah, termasuk keamanan maritim.
Teks resolusi tersebut yang dilihat Reuters menyerukan “de-eskalasi permusuhan yang sedang berlangsung” serta “kembali ke jalur diplomasi.”
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, memuji langkah China dan Rusia, dengan mengatakan bahwa “aksi mereka hari ini mencegah Dewan Keamanan disalahgunakan untuk melegitimasi agresi.”
Tonton: Israel Percepat Produksi Rudal Arrow, Siap Hadapi Serangan Iran
Iravani menambahkan bahwa utusan pribadi Sekjen PBB sedang menuju Teheran untuk melakukan konsultasi. Sumber PBB mengatakan utusan tersebut, Jean Arnault, yang berangkat ke Timur Tengah pada hari Senin, berniat mengunjungi Iran sebagai bagian dari upaya mendorong berakhirnya perang, namun rencana perjalanan akan bergantung pada keamanan dan logistik.
China dan Rusia menggunakan hak veto mereka meskipun Bahrain sudah melemahkan rancangan resolusi secara signifikan setelah China menolak adanya otorisasi penggunaan kekuatan.
Rancangan yang diajukan untuk pemungutan suara sudah menghapus otorisasi penggunaan kekuatan. Referensi eksplisit mengenai penegakan yang mengikat, yang sebelumnya ada dalam rancangan awal, juga telah dihapus.
Sebagai gantinya, teks tersebut “sangat mendorong” negara-negara untuk “mengkoordinasikan upaya yang bersifat defensif, sepadan dengan situasi, guna berkontribusi memastikan keselamatan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz.”
Resolusi itu juga menyebut kontribusi dapat mencakup “pengawalan kapal-kapal dagang dan komersial,” serta mendukung upaya “mencegah percobaan penutupan, penghalangan, atau gangguan lain terhadap navigasi internasional melalui Selat Hormuz.”
