Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - GENEVA. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan negara-negara anggota bahwa organisasi tersebut berada di ambang “kebangkrutan finansial yang segera terjadi” akibat tunggakan iuran dan aturan anggaran yang mewajibkan pengembalian dana yang tidak terpakai.
Peringatan itu disampaikan Guterres dalam surat tertanggal 28 Januari yang dikirim kepada para duta besar negara anggota, sebagaimana dikutip Reuters pada Jumat (30/1/2026).
“Krisis ini semakin dalam, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menimbulkan kebangkrutan finansial. Dan situasinya akan semakin memburuk dalam waktu dekat,” tulis Guterres dalam surat tersebut.
Krisis Kas PBB Kian Parah
PBB saat ini menghadapi krisis kas yang serius. Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan negara penyumbang terbesar PBB, Amerika Serikat, yang memangkas pendanaan sukarela kepada berbagai badan PBB serta menolak membayar iuran wajib untuk anggaran reguler dan anggaran penjaga perdamaian (peacekeeping).
Baca Juga: Trump Luncurkan Dewan Perdamaian, Dinilai Berpotensi Bersaing dengan Peran PBB
Dalam suratnya, Guterres menyebutkan bahwa telah ada keputusan resmi dari sejumlah negara untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran yang telah ditetapkan (assessed contributions), yang selama ini membiayai porsi signifikan dari anggaran reguler PBB.
“Keputusan untuk tidak memenuhi assessed contributions yang membiayai bagian penting dari anggaran reguler yang telah disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulisnya.
Namun, tidak dijelaskan secara rinci negara mana saja yang dimaksud dalam pernyataan tersebut. Juru bicara PBB juga belum memberikan komentar resmi terkait hal ini.
Ancaman Gangguan Program Global
Guterres menegaskan bahwa kondisi keuangan ini berpotensi mengganggu pelaksanaan berbagai program PBB di seluruh dunia, mulai dari bantuan kemanusiaan, operasi penjaga perdamaian, hingga program pembangunan dan kesehatan global.
Ia menekankan bahwa tanpa pembayaran penuh dan tepat waktu dari seluruh negara anggota, organisasi dunia itu terancam tidak mampu menjalankan mandatnya secara optimal.
Baca Juga: PBB: Ratusan Orang Tewas dalam Aksi Protes di Iran
“Entah semua negara anggota memenuhi kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu – atau negara-negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kita untuk mencegah kebangkrutan finansial yang segera terjadi,” tegas Guterres.
Dana Berpotensi Habis pada Juli
Dalam surat tersebut, Guterres juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, cadangan kas PBB bisa habis pada bulan Juli mendatang.
Situasi ini menambah tekanan pada tata kelola keuangan PBB, yang selama ini mengandalkan kombinasi iuran wajib dan pendanaan sukarela dari negara-negara anggota untuk membiayai berbagai operasi globalnya.
Peringatan keras dari Sekjen PBB ini menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas keuangan organisasi multilateral terbesar di dunia itu kini berada dalam tekanan serius, dengan implikasi luas terhadap pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi internasional.













