Dewan Keamanan PBB Gelar Rapat Darurat Usai AS Serang Venezuela

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan menggelar rapat pada Senin (5/1/2026) menyusul serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela yang berujung pada penggulingan Presiden Nicolas Maduro.

Langkah Washington tersebut memicu kekhawatiran luas di komunitas internasional dan dinilai Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai preseden berbahaya bagi tatanan hukum internasional.

Permintaan rapat darurat Dewan Keamanan PBB diajukan oleh Kolombia dengan dukungan Rusia dan China.

Para diplomat menyebutkan, pertemuan ini akan melibatkan seluruh 15 anggota DK PBB untuk membahas eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela yang terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah dua kali menggelar pertemuan terkait situasi Venezuela, yakni pada Oktober dan Desember, seiring meningkatnya ketegangan politik dan militer antara kedua negara.

Trump Klaim AS Akan Mengelola Venezuela Sementara

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (3/1/2025) menyatakan bahwa Washington akan “menjalankan Venezuela hingga tercipta transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.”

Namun demikian, Trump tidak menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pengelolaan Venezuela oleh AS akan dilakukan atau berapa lama proses tersebut akan berlangsung.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Venezuela dan sejumlah negara anggota PBB yang menilai tindakan AS sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara.

Venezuela Sebut Serangan AS sebagai “Perang Kolonial”

Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, dalam surat resminya kepada Dewan Keamanan PBB pada Sabtu, menyebut aksi militer Amerika Serikat sebagai “perang kolonial” yang bertujuan menghancurkan sistem republik Venezuela.

“Ini adalah perang kolonial yang ditujukan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik kami yang dipilih secara bebas oleh rakyat, serta memaksakan pemerintahan boneka yang memungkinkan penjarahan sumber daya alam kami, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia,” tulis Moncada.

Moncada menegaskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Piagam PBB, yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah maupun kemerdekaan politik negara lain.

PBB: Aksi Militer AS Ciptakan Preseden Berbahaya

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa aksi militer AS terhadap Venezuela merupakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.

“Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Ia sangat prihatin bahwa aturan-aturan hukum internasional tidak dihormati,” ujar Dujarric dalam pernyataan resmi.

AS Tingkatkan Operasi Militer di Kawasan

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Trump diketahui meningkatkan tekanan terhadap Venezuela, termasuk dengan menargetkan kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan narkotika di lepas pantai Venezuela dan kawasan Pasifik Amerika Latin.

Amerika Serikat juga memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut dan mengumumkan blokade terhadap seluruh kapal yang masuk dalam daftar sanksi AS.

Bulan lalu, AS bahkan mencegat dua kapal tanker yang membawa minyak mentah Venezuela sebagai bagian dari kebijakan pengetatan sanksi ekonomi dan militer terhadap Caracas.

Pada Oktober lalu, Washington membenarkan tindakannya dengan merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB, yang mengatur hak negara untuk melakukan pembelaan diri dan mewajibkan pemberitahuan segera kepada Dewan Keamanan PBB atas tindakan tersebut.

AS Bantah Tuduhan Kudeta

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, membantah bahwa aksi Washington merupakan upaya perubahan rezim. Dalam unggahan di media sosial X pada Sabtu, ia menyebut tindakan AS sebagai bentuk penegakan keadilan.

“Ini bukan perubahan rezim, ini adalah keadilan. Maduro adalah diktator ilegal yang telah didakwa dan memimpin organisasi narkoterorisme yang bertanggung jawab atas kematian warga negara Amerika,” tulis Waltz.

Rapat Dewan Keamanan PBB yang akan digelar pada Senin diperkirakan menjadi forum krusial untuk menentukan respons internasional terhadap krisis Venezuela serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan tatanan global berbasis hukum internasional.