Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Amerika Serikat pada Kamis (7/5/2026) mendesak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendukung resolusi yang menuntut Iran menghentikan serangan serta aktivitas penanaman ranjau di Selat Hormuz. Namun, para diplomat menilai China dan Rusia kemungkinan besar akan memveto resolusi tersebut.
Reuters melaporkan, potensi veto dari China dinilai sensitif menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke China pekan depan, di mana konflik Iran diperkirakan menjadi salah satu agenda utama pembahasan.
Sebelumnya, resolusi lain yang didukung AS dan dianggap membuka jalan legitimasi bagi aksi militer terhadap Iran gagal disahkan bulan lalu setelah Rusia dan China menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara.
Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz, didampingi para utusan negara-negara Teluk pendukung rancangan resolusi tersebut, mengatakan bahwa negara mana pun yang berupaya menggagalkan resolusi itu sedang menciptakan preseden yang sangat berbahaya.
“Jika ada negara yang menolak usulan sesederhana ini, kita harus bertanya apakah mereka benar-benar menginginkan perdamaian,” ujar Waltz kepada wartawan.
Rancangan resolusi baru itu disusun oleh Amerika Serikat dan Bahrain, dengan dukungan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar.
Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani menyebut resolusi tersebut “cacat secara mendasar, sepihak, dan bermotif politik.”
Baca Juga: Rusia Umumkan Gencatan Senjata dengan Ukraina pada 8–10 Mei
Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki landasan hukum, politik, maupun moral untuk menggambarkan diri sebagai pembela kebebasan navigasi atau keamanan maritim, seraya menyinggung blokade militer AS terhadap kapal-kapal Iran.
Tabel Negara Pendukung dan Penolak Resolusi
| Negara/Pihak | Sikap terhadap Resolusi |
|---|---|
| Amerika Serikat | Mendukung |
| Bahrain | Mendukung |
| Arab Saudi | Mendukung |
| Uni Emirat Arab | Mendukung |
| Kuwait | Mendukung |
| Qatar | Mendukung |
| China | Diperkirakan memveto |
| Rusia | Diperkirakan memveto |
| Iran | Menolak |
Para diplomat menyebut rancangan resolusi itu mendapat penolakan keras dari China dan Rusia saat dibahas secara tertutup di Dewan Keamanan pekan ini, sehingga besar kemungkinan kedua negara akan menggunakan hak veto mereka.
Duta Besar Bahrain untuk PBB Jamal Fares Alrowaiei mengatakan Bahrain berharap dapat bekerja secara konstruktif dengan seluruh anggota Dewan Keamanan untuk menyempurnakan teks resolusi tersebut dalam beberapa hari ke depan.
Komentar Waltz muncul di tengah laporan bahwa Amerika Serikat dan Iran semakin mendekati kesepakatan sementara untuk menghentikan perang. Teheran saat ini tengah meninjau proposal yang akan menghentikan pertempuran, meskipun sejumlah isu paling sensitif masih belum terselesaikan.
Meski Rusia dan China belum memberikan komentar resmi, seorang diplomat menyebut Rusia meminta agar rancangan resolusi ditarik atau ditulis ulang sepenuhnya.
Sementara itu, China menilai teks resolusi tersebut bias dan mengkritik penggunaan Bab VII Piagam PBB, yang memungkinkan Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi hingga tindakan militer.
Tonton: KPK Buka Suara: Ini Alasan LHKPN Presiden Prabowo Belum Terlihat Publik
Rancangan resolusi itu mengecam dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Iran serta tindakan dan ancaman yang bertujuan menutup, menghambat, atau mengenakan tarif terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Resolusi tersebut juga menuntut Iran segera menghentikan serangan, mengungkap lokasi ranjau yang dipasang, dan tidak menghambat operasi pembersihan ranjau.
Pada Selasa lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut resolusi tersebut sebagai ujian bagi efektivitas PBB dan mendesak China serta Rusia agar tidak menggunakan hak veto mereka.
Dampak Potensial Jika Resolusi Diveto
| Dampak | Penjelasan |
|---|---|
| Ketegangan geopolitik meningkat | Konflik AS-Iran berpotensi berlanjut |
| Risiko gangguan pasokan minyak | Selat Hormuz tetap rawan |
| Harga energi berpotensi naik | Pasar khawatir terhadap distribusi minyak |
| Hubungan AS-China memanas | Terutama jelang kunjungan Trump |
| Kredibilitas PBB dipertanyakan | AS menyebutnya sebagai “ujian” bagi PBB |













