Sumber: Channel News Asia | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Drama politik Malaysia masih belum terselesaikan. Politik Malaysia mendidih sejak jatuhnya pemerintahan koalisi Pakatan Harapan (PH) dan sekarang kembali menjadi sorotan saat Malaysia sedang menangani wabah corona (Covid-19).
Sesi parlementer satu hari pada Senin pekan depan (18/5), akan menjadi pertemuan pertama bagi pemerintah koalisi Perikatan Nasional (PN) pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang mengambil kendali Malaysia pada bulan Maret lalu.
Mantan perdana menteri Mahathir Mohamad menembakkan peluru awal pada awal Mei ini dengan mengirimkan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin.
Baca Juga: Indonesia dan Malaysia protes keras, WHO hapus himbauan menyesatkan soal sawit
Mosi ini diterima juru bicara DPR Malaysia. Tetapi pemerintah Malaysia tampaknya telah memblokir pemungutan suara yang diusulkan dengan membatasi agenda hanya untuk pidato pembukaan Raja Malaysia dengan menyebut situasi wabah corona sebagai bagian dari pertimbangannya.
Dengan kata lain, agenda mosi tidak percaya itu tidak akan diagendekan dalam pertemuan Senin pekan depan.
Analis mengatakan kepada Channel News Asia (CNA), meskipun telah menunjukkan kredibilitas dalam menangani pandemi corona, PM Muhyiddin perlu membuktikan bahwa ia bisa memerintahkan mayoritas anggota parlemen untuk menghilangkan persepsi tentang pengaturan pintu belakang saat ia naik jabatan sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Bagi Mahathir, ia telah kehilangan keunggulan dalam jabatannya, setelah ia mengundurkan diri.
Situasi saat ini tampaknya suram bagi Anwar Ibrahim, yang upayanya untuk naik ke jabatan perdana menteri berulang kali gagal.
Satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan politik adalah dengan pemilihan umum, menurut pendapat Nur Jazlan Mohamed, seorang Anggota Parlemen (MP) UMNO dan mantan wakil menteri.
"Saat ini, parlemen bahkan tidak dapat mengadakan debat yang tepat mengenai pidato Yang Mulia pada 18 Mei nanti, Padahal pada dasarnya itu adalah agenda pemerintah untuk tahun 2020, karena kekhawatiran bahwa itu mungkin tidak disetujui oleh parlemen," kata Nur Jazlan yang merupakan Wakil UMNO Johor.
Masalahnya nanti akan membesar saat parlemen menbahas persetujuan anggaran tahun 2021. "Kegagalan pemerintah untuk meloloskan anggarannya secara efektif berarti hilangnya kepercayaan juga," jelasnya.
“Pemilihan umum untuk mendapatkan mandat dengan benar akan menjadi yang terbaik. Namun saat ini, hanya UMNO dan BN (Barisan Nasional) yang merasa ini adalah metode terbaik,” kata Nur Jazlan.
Baca Juga: Sebulan buntuti kapal Petronas, kapal survei China tinggalkan perairan Malaysia
