Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - VIENTIANE. Pada Kamis (10/10/2024), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mendesak para pemimpin Asia Tenggara dan China untuk segera mempercepat negosiasi kode etik untuk Laut China Selatan.
Hal tersebut diungkapkan Filipina dalam sebuah pertemuan puncak regional, sambil menuduh Beijing melakukan pelecehan dan intimidasi.
Melansir Reuters, berbicara di Laos di hadapan para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, Marcos mengatakan kemajuan substantif diperlukan dan semua pihak harus sungguh-sungguh terbuka untuk mengelola perbedaan secara serius dan mengurangi ketegangan.
Tiongkok dan Filipina telah berselisih pendapat atas serangkaian konfrontasi di dekat fitur yang disengketakan di Laut China Selatan. Manila menuduh penjaga pantai Tiongkok melakukan agresi. Sementara, Beijing marah atas apa yang disebutnya provokasi berulang dan serangan teritorial.
Perselisihan tersebut berlangsung sengit dan telah menimbulkan kekhawatiran regional akan eskalasi yang pada akhirnya dapat melibatkan Amerika Serikat, yang memiliki perjanjian pertahanan tahun 1951 yang mewajibkannya untuk membela Filipina jika diserang.
"Harus ada urgensi yang lebih besar dalam langkah negosiasi tata etik ASEAN-Tiongkok," kata Marcos dalam pertemuan tersebut, menurut pernyataan resmi dari kantornya.
Baca Juga: Kapal Selam Nuklir Terbaru China Tenggelam di Dermaga
Dia menambahkan, "Sangat disesalkan bahwa situasi keseluruhan di Laut China Selatan tetap tegang dan tidak berubah. Kami terus menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi."
Berdasarkan peta lamanya, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan dan telah mengerahkan armada penjaga pantai jauh ke dalam Asia Tenggara, termasuk zona ekonomi eksklusif Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam.
Ide tentang kode maritim pertama kali disetujui antara Tiongkok dan ASEAN pada tahun 2002. Akan tetapi, proses formal pembuatannya baru dimulai pada tahun 2017.
Kemajuan sejak saat itu berjalan sangat lambat, dengan waktu bertahun-tahun dihabiskan untuk membahas kerangka kerja dan modalitas negosiasi serta pedoman yang dikeluarkan untuk mencoba mempercepatnya. Beberapa anggota ASEAN khawatir kode etik tersebut tidak akan mengikat secara hukum.
Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, dalam sebuah wawancara dengan Reuters, mengatakan tentang proses tersebut.
"Ini tidak statis, ini bukan keadaan yang terhenti," jelasnya.
Baca Juga: Kapal Selam Nuklir Terbaru China Tenggelam di Dermaga
