Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - MANILA. Filipina tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan resmi yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kemungkinan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dalam "perang melawan narkoba" Presiden Rodrigo Duterte, kata seorang juru bicara kepresidenan.
Para hakim di ICC pada hari Rabu menyetujui penyelidikan resmi terhadap kampanye anti-narkotika khas Duterte yang menewaskan ribuan orang, sebuah langkah yang disambut baik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Penilaian hakim terhadap materi yang disampaikan oleh jaksa, adalah bahwa yang disebut kampanye perang melawan narkoba tidak dapat dilihat sebagai operasi penegakan hukum yang sah, melainkan lebih merupakan serangan sistematis terhadap warga sipil.
Baca Juga: Pengadilan internasional selidiki dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Duterte
Duterte sebelumnya berusaha untuk mengabaikan penyelidikan dan pada hari Kamis kepala penasihat hukum kepresidenannya Salvador Panelo mengatakan ICC tidak memiliki yurisdiksi. "Posisi presiden tidak berubah. ICC pada awalnya bertekad untuk melanjutkan kasus ini yang melanggar konstitusi kami dan bahkan bertentangan dengan undang-undang Roma sendiri," kata Panelo kepada stasiun radio DZBB.
Panelo mengatakan penyelidik ICC tidak akan diizinkan masuk ke negara itu untuk melakukan penyelidikan.
Pada Maret 2018, Duterte membatalkan keanggotaan Filipina dalam perjanjian pendirian ICC. Tetapi di bawah undang-undang ICC, ia memiliki yurisdiksi untuk kejahatan yang dilakukan antara tahun 2016 dan 2019.
Duterte, yang memenangkan kursi kepresidenan dengan platform anti-narkoba dan korupsi, mengakhiri masa jabatan enam tahunnya pada Juni 2022, tetapi berencana mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
