Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - LONDON. Negara-negara yang masuk dalam Kelompok Tujuh (G7) pada hari Minggu (13/6/2021) menegur China atas hak asasi manusia di wilayah Xinjiang. Selain itu, G7 juga menyerukan Hong Kong untuk menjaga otonomi tingkat tinggi dan menuntut penyelidikan penuh dan menyeluruh tentang asal-usul virus corona di China.
Melansir Reuters, setelah bersepakat mengenai masalah China, para pemimpin G7 mengeluarkan komunike akhir yang sangat kritis yakni menyelidiki apa yang bagi China beberapa masalah paling sensitif, termasuk juga Taiwan.
Kebangkitan kembali China sebagai kekuatan global terkemuka dianggap sebagai salah satu peristiwa geopolitik paling signifikan akhir-akhir ini, di samping jatuhnya Uni Soviet pada 1991 yang mengakhiri Perang Dingin.
Kebangkitan China juga membuat Amerika Serikat cemas: Presiden Joe Biden menyebut China sebagai pesaing strategis utama dan telah berjanji untuk mengambil tindakan atas "pelanggaran ekonomi" China dan melawan pelanggaran hak asasi manusia.
Baca Juga: Saingi China, G7 Berniat Mengembangkan Proyek Infrastruktur di Negara Berkembang
“Kami akan mempromosikan nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan China untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, terutama terkait dengan Xinjiang dan hak asasi manusia, kebebasan dan otonomi tingkat tinggi untuk Hong Kong yang diabadikan dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris,” demikian pernyataan G7 seperti yang dilansir Reuters.
G7 juga menyerukan studi Fase 2 soal asal usul Covid-19 yang transparan dan dipimpin oleh para ahli termasuk di China, yang akan diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Reuters sebelumnya melaporkan versi final dari draft komunike.
Baca Juga: G7 Belum Satu Suara Soal US$ 100 Miliar Untuk Penanganan Covid-19 Negara Berkembang
"Kami belum memiliki akses ke laboratorium," kata Biden kepada wartawan.
Biden mengatakan, "Belum pasti apakah kelelawar berinteraksi dengan hewan dan lingkungan sehingga menyebabkan Covid-19, atau apakah itu eksperimen yang menjadi sebuah kesalahan di laboratorium."
Sebelum kritik G7 muncul, China dengan tegas memperingatkan para pemimpin G7 bahwa hari-hari ketika sekelompok negara memutuskan nasib dunia sudah lama berlalu.
G7 juga menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan mendorong penyelesaian masalah lintas-Selat secara damai.
"Kami tetap sangat prihatin dengan situasi di Laut China Timur dan Selatan dan sangat menentang setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan," kata mereka.
Baca Juga: AS berupaya mencegah masuknya pengaruh China di negara-negara Pasifik
G7, yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia dan Kanada, mengatakan prihatin tentang kerja paksa dalam rantai pasokan global termasuk di sektor pertanian, surya, dan garmen.
Beijing telah berulang kali membalas apa yang dianggapnya sebagai upaya kekuatan Barat untuk menahan China. Dikatakan banyak kekuatan besar masih dicengkeram oleh pola pikir kekaisaran yang ketinggalan zaman setelah bertahun-tahun mempermalukan China.
Pakar dan kelompok hak asasi PBB memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang, terutama Uyghur dan minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang di barat laut China.
Baca Juga: G7 saingi China dengan rencana besar terkait infrastruktur
China menyangkal semua tuduhan kerja paksa atau pelecehan. Awalnya mereka menyangkal bahwa kamp-kamp itu ada, namun pada akhirnya mengatakan bahwa itu adalah pusat kejuruan dan dirancang untuk memerangi ekstremisme. Pada akhir 2019, China mengatakan semua orang di kamp telah "lulus".
